Kapolda Pastikan Perbatasan BU – Lebong Kondusif

GIRI MULYA, BE - Rabu (23/9), Kapolda Bengkulu, Brigjend Pol Drs M Ghufron MM MSi berserta rombongan, Ketua KPU Provinsi Bengkulu, Irwan Syahputra, Polres BU, Pemda BU, Panwaslu BU dan KPU BU megunjungi Padang Bano, daerah perbatasan Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong yang selama ini menjadi polemik. Kunjungan bertujuan mencegah konflik saat Pilkada serentak Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu. Dalam kunjungan ini digelar dialog yang bertempat di Balai Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan anggota dari panitia pemungutan suara (PPS) Kecamatan Giri Mulya, tokoh masyarakat, kades, camat dan masyarakat sekitar. Data terhimpun, Anggota PPS sampai saat ini kesulitan melakukan pendataan daftar pemilih sementara (DPS) lima desa di daerah perbatasan. Lima desa tersebut yakni, Desa Rena Jaya, Tanjung Anom, Suka Mulya, Urai dan Air Sebayur. Warga lima desa ini bingung dengan sistem pemerintahan desa ganda, lantaran dari Kabupaten Lebong dan Kabupaten Bengkulu Utara memiliki sistem pemerintahan sendiri. Mereka mengaku belum mengetahui sistem pemerintahan yang disesuaikan dengan Permendagri nomor 20 tahun 2015. Dijelaskan Ketua KPU Provinsi, Irwan Syahputra, lima desa tersebut secara sah masuk ke dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Dengan ditetapkannnya lima desa tersebut secara sah masuk ke dalam wilayah kabupaten BU, KPU BU hendaknya bisa bertugas sesuai dengan aturan, sehingga warga lima desa ini bisa memberikan hak suara saat Pilkada serentak tanggal 9 Desember mendatang. \"Dari pendataan sementara dari lima desa tersebut, jumlah DPS sekitar 431, dipastikan masih banyak warga yang belum terdaftar. KPU BU kiranya segera menyelesaikan tugas ini, Polri dan TNI siap melakukan pengamanan,\" jelas Irwan. Sementara itu, Kapolda Bengkulu, M Ghufron menegaskan, dengan ditetapkannya lima desa ini sebagai wilayah BU, diharapkan tidak ada konflik sehingga jalannya pilkada serentak nanti kondusif. Kapolda juga mengatakan, pihaknya akan memberikan pengawalan untuk pendataan DPS sampai proses daftar pemilih tetap (DPT). Pengamanan ini diminta langsung pihak PPS, mereka butuh pengamanan guna meminimalisir kejadian terburuk saat pendataan. \"Polri melalui Babinkamtibmas dan TNI melalui Babinsa akan berkoodinasi dengan pihak kecamatan dan kades, jika PPS memerlukan pengawalan saat pendataan. Masalah tapal batas sudah ada titik terang, tidak ada permasalahan, semuanya kondusif. Dengan adanya pengamanan, kondusifnya keadaan di tapal batas, penyelenggara pemilu diharapkan segera melanjutkan tugasnya,\" demikian Kapolda.(167)  

Sumber: