BPK Rekrut 600 Pegawai

BATAM,BE- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia berencana pada tahun ini membuka penerimaan 600 pegawai baru, baik tenaga pemeriksa maupun nonpemeriksa, untuk memenuhi kebutuhan pegawai Kantor Perwakilan BPK RI di seluruh Indonesia.

\"Penerimaan pegawai ditentukan pemerintah, dan penerimaan pegawai tahun ini disetujui 600 orang,\" kata Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Harry Azhar Azis di Batam Kepulauan Riau, Minggu lalu.

Berdasarkan analisis kebutuhan pegawai yang dilakukan, sebenarnya BPK membutuhkan sekira 1.500 orang tambahan pegawai baru. Namun, pada tahun ini pemerintah baru menyetujui penerimaan 600 saja.

Berbeda dari sebelumnya, pada tahun ini BPK membuka kesempatan kepada calon pegawai dengan pendidikan diploma tiga (D-3), khusus untuk penempatan di daerah asal berdasarkan kartu tanda penduduk (KTP), dan pendidikan strata satu (S-1) untuk ditempatkan di seluruh Indonesia.

Harry menjelaskan bahwa strategi itu untuk mengisi kekurangan tenaga di daerah sekaligus memberikan kesempatan kepada putra daerah. \"Untuk D-3 berdasarkan KTP, terbuka di beberapa tempat, sedangkan S-1 untuk nasional,\" kata pria kelahiran Kota Tanjungpinang, Kepri, itu.

Dari seluruh Indonesia, penambahan pegawai akan diprioritaskan di Indonesia bagian timur. \"Beberapa akan dikirim ke Kepri supaya afirmatif,\" kata Harry.

Ia berharap penambahan pegawai baru itu dapat memperkuat kinerja BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan.

Menurut Harry, kurangnya tenaga pemeriksa memengaruhi kinerja pemeriksaan keuangan yang dilakukan BPK.

Saat ini, BPK memiliki sekira 6.300 pegawai, sebanyak 4.000 orang di antaranya adalah pemeriksa. Padahal, idealnya BPK memiliki 7.800 pegawai dengan komposisi 70 persen pemeriksa dan 30 persen nonpemeriksa.

Di tempat yang sama, Pelaksana Harian Kepala BPK Kepri Muhaimin mengatakan bahwa kekurangan tenaga pemeriksa itu menyebabkan BPK tidak bisa maksimal melakukan audit investigatif yang diminta institusi lain. \"Kalau institusi lain minta saat kami sibuk-sibuknya, kami tolak karena kekurangan tenaga pemeriksa,\" katanya.

Seluruh Honorer K2 Diangkat

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi sudah memastikan akan mengangkat seluruh honorer kategori dua (K2) tanpa tes.

Yuddy menjanjikan 440 ribu honorer K2 akan diangkat sebagai CPNS secara bertahap selama empat tahun, hingga 2019.

Hanya saja, Yuddy mensyaratkan bahwa pengangkatan honorer K2 harus berdasar usulan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dalam hal ini gubernur dan bupati/walikota. “Yang menyampaikan itu Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Harus ada pengajuan kebutuhan dan formasi dari PPK,” ujar Yuddy Crisnandi di Jakarta.

Mengapa harus melalui usulan kepala daerah? Yuddy menjelaskan, memang sesuai aturan pengajuan usulan honorer K2 menjadi CPNS harus dari kepala daerah selaku PPK. Alasannya, PPK-lah yang mengetahui berapa kebutuhan pegawai, dan kemana nantinya CPNS itu akan ditempatkan. “Itu adalah kewenangan PPK. Begitu ada usulan, pemerintah akan memproses dan menetapkan formasinya. Kalau tidak ada usulan, kami tidak bisa memprosesnya,” terangnya.

Seperti ketahui, dari hasil tes CPNS jalur honorer Oktober 2013, diketahui sebagian yang lulus ada yang tidak diberkas menjadi CPNS karena terbukti bodong. Pemicunya disinyalir ada “permainan” di tingkat daerah. Nah, bagaimana menghindari munculnya permainan, dimana PPK justru mengajukan honorer bodong?

Yuddy memastikan, hanya honorer K2 yang sudah masuk data base BKN yang akan diangkat menjadi CPNS. Dijelaskan, saat tes CPNS dari jalur honorer K2 tahun 2013, pesertanya 605 ribu orang. “Nah yang ikut tes ini saja yang masuk data base. Di luar itu tidak masuk dalam kebijakan baru ini,” ujar Yuddy. Namun, dia tidak menampik ada peluang PPK memanipulasi data. “Itu sebabnya saya mengimbau seluruh honorer K2 ikut mengawal ini, jangan sampai disisipkan honorer bodong lagi. Satu hal lagi, dari jumlah honorer yang tersisa akan diverifikasi keabsahan honorernya. Apakah benar-benar honorer K2 asli atau honorer bodong saja. Saya pastikan yang bodong tidak akan diangkat CPNS, jadi jangan coba-coba memanipulasi data,” tegasnya. (sam/jpnn)

Sumber: