Puluhan Sawah Terancam Kekeringan

RIMBO PENGADANG,BE-Sekitar 60 hektar lahan sawah di Desa Bioa Sengok Kecamatan Rimbo Pengadang terancam kekeringan. Hal ini diduga akibat adanya pembangunan PDAM Air Nipis dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu. Apalagi lokasi pembangunan PDAM Air Nipis Kabupaten Rejang Lebong tersebut diduga masuk ke wilayah Desa Bioa Sengok Kabupaten Lebong.

Atas hal tersebut, Asisten I Setdakab Lebong H Kadirman SH MSi mengirimkan surat kepada Camat Rimbo Pengadang dan Kades Bioa Sengok tertanggal 23 Juni 2015 untuk mengecek langsung ke lokasi pembangunan PDAM Air Nipis tersebut.

Camat Rimbo Pengadang, Panderpin kepada BE saat pengecekan ke lokasi pembangunan bersama Kades Bioa Sengok dan Babinsa Rimbo Pengadang mengatakan,\'\'Belum dapat memastikan apakah lokasi pembangunan tersebut masuk ke Lebong atau Rejang Lebong, tapi kalau dilihat dari patok batas yang ada, lokasi pembangunan ini masuk ke wilayah Kabupaten Lebong.\" Camat Rimbo Pengadang menambahkan, tidak mempersoalkan pembangunan yang ada, namun hendaknya memperhatikan dampak dari pembangunan tersebut yang mengganggu pertanian dan perekonomian masyarakat.

\"Biasanya sebelum adanya pembangunan tentunya ada perencanaannya. Nah ini diduga pembangunan yang tanpa perencanaan karena tidak memikirkan apa dampak dari pembangunan tersebut. Hal ini tentunya akan kita laporkan kepada Bapak Asisten I dan Bupati Lebong mengenai hasil pengecekan kita dilapangan ini,\" pungkas Panderpin.

Kepala Desa Bioa Sengok, Kamarudin mengatakan, ia bersama warga Desa Bioa Sengok khawatir jika pembangunan PDAM tersebut akan berdampak terhadap masyarakat. Pasalnya hampir seluruh areal persawahan di Desa Bioa Sengok dan desa lainnya di Kabupaten Rejang Lebong mengandalkan air dasi sungai Bioa Sengok tersebut. Jadi ditakutkan jika dibangun intake PDAM di hulu sungai tersebut akan memperkecil jumlah debit air yang mengaliri lahan persawahan masyarakat.

\"Di Desa Bioa Sengok sendiri ada sekitar 60 hektar sawah yang bergantung dari Air Bioa Sengok tersebut. Untuk itu kami harap pihak terkait dapat meninjau kembali pembangunan tersebut dan memikirkan dampak dari pembangunan tersebut. Kalau soal lokasi pembangunannya kelihatannya itu masuk ke wilayah kita (Lebong,red), hal ini jika kita lihat dari patok batas yang ada di dekat lokasi pembangunan,\" ungkap Kades.(777)

Sumber: