Perjuangkan Gaji Guru Honorer

BENGKULU, BE - Rendahnya gaji guru honorer di Provinsi Bengkulu, mendapatkan perhatian khusus dari Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). DPD berjanji akan memperjuangkannya gaji para guru honorer itu agar dianggarkan melalui Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Koordinator Komite III DPD RI, Dra Hj Eni Khairani MSi mengungkapkan kesejahtraan guru honor di Provinsi Bengkulu harus diperjuangkan agar kualitas pendidikan tidak ketinggalan. \"Kita akan terus medorong pemerintah pusat dan daerah untuk memperhatikan guru-guru honor kita yang ada di daerah-daerah, bila kesejahteraan guru honor tidak juga mendapat perhatian maka akan berpengaruh terhadap kualitas pendidikan yang diberikan,\" kata Eni saat menggelar kunjungan kerja ke Bengkulu, kemarin.

Menurutnya, di Provinsi Bengkulu ini terdapat ribuan guru yang masih berstatus honorer dengan penghasilan jauh dibawah guru PNS. Jika jurang pemisah yang begitu tinggi tersebut dibiarkan, maka akan berdampak pada perkembangan pendidikan. Mengingat, guru honor adalah ujung tombak pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di daerah.

\"Tidak bisa kita pungkiri bahwa di daerah-daerah, jumlah guru honorer lebih banyak dibandingkan guru yang berstatus PNS. Artinya maju mundurnya pendidikan itu ada ditangan guru honorer, dan sangat miris bila tugas atau pekerjaan yang diembannya tidak sebanding dengan upah yang diterimanya bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja kesulitan,\" paparnya.

Karena itu, ia mengharapkan ada kebijakan dari Pemerintah Pusat yang akan diturunkan kepada pemerintah provinsi untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer ini.

\"Kalau bisa gaji mereka disamakan dengan PNS dalam rangka memanusiakan mereka dan memprofesionalkan kerja mereka. Jika tidak bisa disamakan dengan gaji guru PNS, maka disesuaikan kemampuan keuangan daerah,\" pinta Eni, putri asli Bengkulu ini.

Sementara itu, Asisten III Setda Provinsi Bengkulu, Ir Drs H Sudoto MPd mengaku pada dasarnya pihaknya menginginkan agar semua guru honorer sejahtera. Namun persoalan lain yang menghadang adalah terbatasnya kemampuan keuangan dan daerah dan ditambah lagi tanggung jawab atau kewenangan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota.

\"Kita kan ada pembagian kewenangan, kalau tanggung jawab kabupaten/kota masih diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan. Pemprov bisa membantu hanya sebatas kemampuan saja,\" imbuhnya.

Kendati demikian, Pemerintah Provinsi Bengkulu tetap berupa untuk bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan pendapatan guru honorer tersebut. Sebab, gaji Rp 300 ribu sampai Rp 600 ribu per bulan memang dinilai tidak layak dan tidak manusiawi. (400)

Sumber: