Segera Perbaiki Pasar Rakyat

BENGKULU, BE - Pemerintah Kota Bengkulu diharapkan dapat segera memperbaiki sejumlah pasar rakyat. Selain karena telah dijanjikan oleh Presiden RI Joko Widodo, Pemerintah Kota juga diharapkan dapat jeli untuk mengambil peluang program pembangunan 5.000 pasar rakyat yang menjadi program Kementerian Perdagangan RI. \"Pemerintah Kota harus serius. Janji Presiden Jokowi harus dijemput. Kalau pasar kita dibiarkan berlarut-larut, banyak komoditas yang dihasilkan rakyat tidak akan terserap maksimal di pasar,\" kata anggota Komisi III DPRD Kota Bengkulu, Indra Sukma, kemarin. Menurut dia, membiarkan pasar tradisional terbengkalai bisa memperpanjang barisan pengangguran terbuka yang jumlahnya sudah cukup besar dalam beberapa waktu terakhir. Sebab, selama ini, pasar tradisional menjadi tempat bergantung rakyat banyak. \"Saat ini, masih banyak pengangguran terbuka di Kota Bengkulu. Sementara dalam cacatan kami, ada sekitar 3 ribu lebih warga Kota Bengkulu yang bergantung hidupnya di pasar. Ini belum menghitung tukang ojeg, tukang gerobak, juru parkir, pasukan kuning, dan lain-lain. Mematikan pasar rakyat sama saja dengan menghentikan denyut nadi perekonomian rakyat,\" imbuhnya. Karenanya ia mendesak agar Pemerintah Kota dapat mengawal komitmen Presiden RI Joko Widodo yang akan menggelontorkan anggaran APBN sebesar Rp 30 miliar untuk renovasi sejumlah pasar tradisional se-Kota Bengkulu, terutama Pasar Tradisional Percontohan Panorama. Bila komitmen tersebut gagal, ia menuntut agar Pemerintah Kota dapat mengalokasikan anggaran tersebut dalam APBD Kota Bengkulu Perubahan. \"Jadi jangan ada lagi label pasar tradisional sebagai pasar yang kumuh, jorok, bau, dan sebagainya. Pasar rakyat harus dikelola dan dikembangkan agar modern. Kami optimis, di bawah kepemimpinan Helmi – Linda, Pemerintah Kota punya itikad politik mengembangkan pasar rakyat, khususnya setelah Perda Pelayanan Pasar disahkan,\" ungkapnya. Dikonfirmasi, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Bengkulu, Erwan Syafrizal SE, mengutarakan, pihaknya akan berusaha untuk jemput bola terhadap program ini dengan Kementerian Perdagangan RI. Ia mengakui bahwa pada sejumlah pasar, fasilitas publik masih belum memadai. \"Kita akan jemput bola dan menunjukkan review DED setiap pasar yang sesuai dengan kondisi kekinian. Banyak yang belum ada seperti fasilitas ruang kesehatan, ruang terbuka hijau dan lain-lain. Surat sebenarnya sudah pernah kita layangkan namun hingga saat ini belum ada jawaban,\" demikian Erwan. (009)

Sumber: