Pemprov Bengkulu Diminta Cari 7 TKI Buron

BENGKULU, BE - Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) diminta menyelamatkan 7 tenaga kerja magang asal Bengkulu di Jepang yang melarikan diri dari tempat kerjanya. Pasalnya, ketujuh tenaga kerja yang berangkat ke Jepang mengikuti program magang melalui Disnakertrans itu saat ini dalam kondisi bahaya. Karena mereka menjadi buronan polisi Jepang, karena mereka keluar dari tempat kerjanya tanpa membawa pasport.

\"Pemerintah daerah dalam hal ini Disnakertrans harus bertindak cepat. Mereka harus bertanggung jawab, karena hal ini tidak bisa dibiarkan karena menyangkut soal keselamatan warga negara kita,\" kata Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, H Yurman Hamedi SIP kepada BE, kemarin.

Menurutnya, Disnaketrans Provinsi Bengkulu harus proaktif menjalin komunikasi dengan pihak Kementerian Tenaga Kerja, agar pihak kementerian berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Jepang atau berkoordinasi dengan pihak Kedutaan Jepang untuk Indonesia di Jakarta.

\"Pertama, Disnakertrans melacak dahulu apa permasalahan yang tengah dihadapi oleh ketujuh TKI magang ini sehingga memutuskan untuk melarikan diri. Apakah karena tidak sanggup dengan beban kerja atau ada masalah lain. Ini harus jelas dulu untuk mencarikan solusinya. Bisa jadi mereka kabur mengikuti temannya atau orang lain yang menjanjikan pekerjaan yang lebih baik,\" ungkapnya.

Selain menginsentifkan komunikasi dengan pihak kementerian dan kedutaan besar, Yurman juga meminta Disnakertrans mencari informasi dari orang tua atau keluarga ke-7 TKI tersebut. Karena dipastikan orang tua mereka sering berkomunikasi dengan anaknya.

\"Saya kira kalau memang kesulitan mencari keberadaannya, lebih baik panggil atau datangi orang tua ke-7 TKI magang itu. Orang tua mereka pasti tahu bagaimana kondisi anaknya ada dimana mereka bekerja. Jika kondisinya dalam keadaan darurat seperti tertangkap atau tertahan, orang tuanya pasti meminta bantuan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Nah, kalau para orang tuanya diam-diam saja, berarti kondisi anaknya aman,\" terangnya.

Meski diprediksi aman, lanjut Politisi PAN ini, Pemerintah Provinsi Bengkulu wajib mengetahui keberadaannya. Sebab, itu program pemerintah sehingga selama mereka berada di luar negeri menjalankan program magang itu, maka pemerintah masih bertanggung jawab penuh atas para TKI magang tersebut.

\"Jangan-jangan mereka sekarang cuma besembunyi di rumah penduduk Jepang atau di sebuah perusahaan dengan terpaksa, karena mereka dipastikan akan ditangkap bila keluar. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah harusnya membantu kapan perlu jemput dan bawa pulang ke Bengkulu,\" paparnya.

Diakui mantan anggota DPRD Bengkulu Utara ini, pemerintah provinsi maupun kementerian tidak bisa hanya pasrah ketika para TKI magang itu melarikan diri dari tempat semula dan tidak ditemukan lagi.

\"Pemerintah jangan mau enaknya saja, ketika bermasalah, harus diselesaikan dengan baik. Kalau diam-diam saja seperti sekarang sudah lebih dari 2 tahun, berarti pemerintah tidak bertanggungjawab. Kalau memang tidak bertanggungjawab untuk apa mengirim TKI magang ke luar negeri,\" kritiknya.

Gubernur Bengkulu H Junaidi Hamsyah enggan berkomentar saat diminta tanggapannya terkait menghilangnya 7 TKI magang asal Bengkulu tersebut. \"Silakan ke Disnakertrans saja ya,\" elaknya usai memimpin rapat evaluasi pelaksanaan program APBD dan APBN triwulan ke I di Pola Bappeda, siang kemarin. (400)

Sumber: