Gubernur Bengkulu Tolak Perpanjang Izin Perkebunan & Pertambangan

BENGKULU, BE - Gubernur Bengkulu H Junaidi Hamsyah SAg MPd dengan tegas menolak memperpanjang izin perusahaan perkebununan dan perusahaan di Provinsi Bengkulu, jika perusahaan tersebut tidak bersedia membangun kantornya di Bengkulu dan tidak berkomitmen untuk bersama-sama membangun Bengkulu. Sejauhnya sedikitnya sudah ada dua perusahaan di Kabupaten Bengkulu Utara yang tidak direspon perpanjangan izin yang diajukannya.

Diketahui, di Provinsi Bengkulu sendiri terdapat 32 perusahaan yang terdiri dari 22 perusahaan perkebunan dan 12 perusahaan pertambangan batu bara belum memiliki kantor perwakilan di Kota Bengkulu. Akibatnya, gubernur pun merasakan kesulitan untuk berkoordinasi dengan pimpinan perusahaan tersebut.

\"Kalau sekedar memberikan rekomendasi perpanjangan izin, itu gampang, 15 menit saja cukup. Tapi bukan itu yang kita mau, kita menginginkan mereka mendirikan kantornya perwakilannya di Kota Bengkulu untuk mempermudah koordinasi. Selanjutnya kita minta komitmen dari peursahaan itu untuk ikut membangun Bengkulu, karena untuk membangun Bengkulu ini tidak cukup hanya mengandalkan APBD saja,\" ungkap Gubernur yang akrab disapa UJH usai launching Budaya Kerja OJK di Hotel Santika Bengkulu, kemarin (7/4).

UJH pun mengaku ia sudah melayangkan surat terkait imbauan membangun kantor kantor perwakilan di Bengkulu bagi perusahaan tersebut, namun baru PT Agromuko yang sudah merealisasikannya.

\"Kalau 30 perusahaan saja yang berkantor di Bengkulu sudah bisa masing-masing perusahaan merekrut 15 orang tenaga kerja. Jangan kantor didirikan di Mega Kuningan Jakarta, Medan atau di luar negeri, karena akan sulit bagi kita untuk melakukan koordinasi,\" terangnya.

Selain itu, UJH juga mengeluhkan tidak adanya bantuan dana CSR dari perusahana perkebunan kelapa sawit untuk pembangunna. Hal ini pula yang menjadi permasalahan para Gubernur se Sumatera dan Kalimantan.

\"Ini menjadi keluhan para gubernur se Sumatera saat rakor beberapa waktu lalu. Kita hanya dapat limbah, asapnya, debu dan jalan rusaknya saja, tapi bantuan bantuannya sama sekali tidak ada. Semua royalti kembali ke pusat. Kalau perusahaan tambang batu bara, melalui APBB sudah mulai ada kontribusinya untuk membantu pemerintah, salah satunya adalah membangun berupa Auning tempat berjualan para pedagang kaki lima di Pantai Panjang,\" tutup UJH.(400)

Sumber: