Junaidi Mutasi 103 Pejabat Pemprov

BENGKULU,BE - Gerbong mutasi di Pemprov Bengkulu kembali bergerak. Sebanyak 103 pejabat eselon III dilantik langsung Gubernur Bengkulu H Junaidi Hamsyah, kemarin sore di ruang Pola Bappeda Provinsi. Mutasi ini merupakan yang pertama dilakukan Junaidi sebagai gubernur. Sekalipun disampaikan gubernur, mutasi dilakukan berdasarkan kajian Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (Baperjakat), namun tetap penuh dengan kritikan. Pejabat yang naik jabatan dituding hanya didominasi pejabat asal Kaur, Rejang Utara, dan STAIN. Dominasi ini tersebut, diduga orang-orang dekat Gubernur Junaidi Hamsyah, dan Sekretaris Provinsi Drs H Asnawi A Lamat MSi. Kecewaan tersebut diungkapkan oleh beberapa PNS lainnya melalui medis sosial seperti twiter, facebook dan lainnya. Bahkan, ada yang menyoroti, adanya pejabat yang loncat dari staf menjadi kepala bidang, padahal seharusnya duduk dulu sebagai kepala seksi. Mutasi yang sempat ditunda, karena rencananya dilakukan Pukul 09.00 WIB tersebut ditunda hingga sore, bahkan menjadi tandatanya banyak pihak, karena adanya tarik ulur antara sekprov dan gubernur. Sehingga, mutasi yang lakukan berjalan lancar, namun terkesan gaduh dikalangan PNS sendiri. Gubernur H Junaidi Hamsyah sendiri mengatakan, mutasi terkesan gemuk karena banyak perubahan instansi, seperti Badan Narkotika Provinsi (BNP) menjadi instansi vertikal,Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (KB) menjadi Badan Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Perlindungan Anak (PA), serta perubahan pada banyak instasi lainnya. \"Mutasi ini lebih banyak mengisi jabatan kosong. Dan, rotasi antara SKPD bertujuan untuk melakukan penyegaran,\" kata gubernur. Berkenaan tersebut, lanjut Junaidi,  ia mengharapkan pejabat-pejabat agar segera berkerja. Sehingga, pata triwulan pertama, sudah ada penyerapan anggaran. \"Penyerapan anggaran tidak lagi pada triwulan II dan Ke III, tapi mulai triwulan pertama, apalagi APBD kita sudah tercepat 8 besar nasional disahkan,\" kata Junaidi. Junaidi juga meminta kepada jajajarannya, bahwa menjadi penjabat bukan untuk dihargai, atau dihormati, namun lebih mengedepankan memberikan pelayanan. \"Kalau pejabat dulu, naik jabatan wah (mewah)nya bukan main, tapi sekarang justru akan menjadi sorotan. Akan terus dipantau masyarakat,\" katanya. Ia mengingatkan, jika tahun 2013 adalah tahun politik, menuju 2014. Sehingga, pejabat dilingkungan Pemprov agar berhati-hati dalam menjalankan tugas. \"Terlalu banyak  yang halal, sehingga jangan coba-coba merekayasa yang  haram menjadi halal. Bekerjalah sesuai dengan undang-undang yang berlaku,\" tegasnya. Junaidi juga menyoroti disiplin PNS, dimana displin tersebut harus mulai ditekankan. Seperti PNS DKI Jakarta, hari pertama masuk kerja setelah cuti bersama, nol persen pegawai yang tidak masuk. \"Salut saya dengan Jokowi, jimat apa yang milikinya. Coba, pak Sekda, Bappeda, BKD dan inspektorat, apabila tidak menyalahi aturan agar mulai dikaji, pemotongan tunjangan bagi PNS yang tidak masuk tanpa izin,\" ujarnya.(100)

Sumber: