Nasdem Usulkan Junaidi, RM dan Imron

BENGKULU, BE - Setalah melalui proses pendaftaran, uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test), akhirnya tim penjaringan calon gubernur melalui Partai Nasdem Provinsi Bengkulu memutuskan untuk mengusulkan 3 calon ke gubernur ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Nasdem. Ketiganya adalah Gubernur Bengkulu, H Junaidi Hamsyah, Bupati Musirawas Ridwan Mukti (RM) dan Bupati Bengkulu Utara, Imron Rosyadi. Sedangkan tiga bakal calon gubernur lain yang sudah mendaftar ke Nasdem, Bupati Kepahiang Bando Amin C Kader, Bupati Rejang Lebong Suherman dan Okto Brawijaya Trisakti tetap diusulkan ke DPP, namun tidak diprioritaskan. \"Kita sudah melakukan rapat pleno dan nama-nama cagub tersebut sudah kami kirim ke DPP,\" kata Ketua DPW Nasdem Provinsi Bengkulu, Dedy Ermansyah SE saat diwawancarai usai paripurna di DPRD Provinsi Bengkulu, siang kemarin. Selain telah mengusulkan 3 nama tersebut ke DPP, Nasdem juga sudah menetapkan 3 bakal calon wakil gubernur, Dedy Ermansyah yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Riswan Veri SE yang juga anggota DPRD Provinsi dan dr Anarulita, salah satu pengurus inti DPW Nasdem. \"Setelah mengusulkan ke DPP, mekanisme selanjutnya tim penjaringan cagub dan cawagub Nasdem akan mempresentasikan bakal calon yang masuk 3 besar di DPP. Berikutnya DPP akan mengutuskan lembaga survei untuk turun ke Bengkulu melihat kekuatan dan peluang terpilihnya masing-masing bakal calon gubernur itu,\" terangnya. Sebelum survei dilaksanakan, ia pun memberikan kesempatan kepada masing-masing kandidat untuk menentukan lembaga survei akan mensurvei dirinya. Meski begitu, survei tetap berjalan independen, bukan berdasarkan pesanan. Disinggung mengenai keputusan tim penjaringan gubernur dari Nasdem memutuskan Junaidi Hamsyah berada di peringkat pertama, sedangkan Ridwan Mukti di peringkat kedua dan Imron Rosyadi diperingkat ke 3, Dedi menjelaskan hal tersebut berdasarkan berbagai faktor, seperti kapasitas figur calon, rekam jejak, elektabilitasnya. \"Yang paling penting dari semua persyaratan itu adalah calonnya mampu dari segi finansial. Karena sekarang banyak dikeluhkan dalam pilkada kandidat terlalu banya mengeluarkan uang, sehingga kita ingin mencari orang yang mengeluarkan uang betul-betul ikhlas, kalau keluar uang yang dikeluarkan Rp 10 miliar, maka minimal tabungannya Rp 20 miliar. Ini sangat penting agar calon tidak terganggu ekonominya,\" urainya. Kebanyakan yang ada saat ini adalah, lanjut Dedy, calon hanya memiliki uang Rp 5 miliar, sedangkan uang yang harus dikeluarkan mencapai Rp 10 miliar, sehingga harus berutang dulu kepada orang lain. \"Kalau sempat ngutang dulu, ini sangat berbahaya karena calon kepala daerah sudah berutang dulu kepada orang sehingga saat terpilih nanti ia harus mengembalikan hutangnya terlebih dahulu,\" tutupnya.(400)

Sumber: