Angkutan Batu-bara Diberi Kelonggaran

BENGKULU, BE - Meski pembatasan penggunaan BBM Subsidi  untuk angkutan batu bara dimulai sejak 1 Januari 2013 kemarin, tetapi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu masih memberikan kelonggaran hingga 15 Januari nanti.  Hal tersebut akibat belum adanya kontrak antara Gabungan Pengusaha Batu-bara (Gapabara) dan Assosiasi Pengusaha Batu Bara (APBB) terkait kenaikan ongkos angkut hingga 52 persen.

\"Sebenarnya mulai 1 Januari, berdasarkan hasil rapat antara Sekprov se-Kalimantan dan Sumatera.  Tapi, karena kontrak belum selesai, kita masih memberikan kelonggaran,\" kata Kepala Dishubkominfo Provinsi Drs Eko Agusrianto, kemarin.

Ia mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan sosialisasi secara persuasif.  Selain itu, juga melakukan pemasangan stiker pada kendaraan industri.  \"Kalau saat ini masih ada kendaraan angkutan batu bara dan perkebunan, kita masih memberikan teguran secara persuasif. Tapi, setelah 15 Januari, sanksi akan diberlakukan,\" ujarnya.

Menurutnya, pembatasan penggunaan BBM Subsidi mulai 1 Januari bukan harga mati, mengingat antara Gapabara dan APBB sedang menyusun kontrak. Meski demikian, diharapkan angkutan batu bara dan perkebunan mulai menggunakan BBM Non-Subsidi, karena meski kontrak dilakukan 15 Januari, namun berlaku sejak 1 Januari.  \"Artinya pembayaran tetap sesuai kontrak,\" katanya.

Dikatakannya, selama 2 minggu ini, pihaknya juga akan melihat kendala teknis di lapangan. Sehingga, kendala tersebut akan diantisipasi kedepannya. Terkait  pengawasan, selain dilakukan oleh BPH Migas, pengawasan juga akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda), TNI/Polri. \"Pembatasan penggunakan BBM Subsidi selain untuk angkutan industri, juga berlaku untuk kendaraan dinas pemerintah daerah provinsi kabupaten/kota, perguruan tinggi, dan instansi vertikal lainnya,\" katanya.

Eko mengatakan pembatasan penggunaan BBM Subsidi sangat penting, sebab apabila Provinsi Bengkulu mampu mengurangi penggunaan BBM Subsidi, maka alokasi anggarannya akan dikembalikan ke Bengkulu, untuk kepentingan masyarakatnya.  \"Artinya, dengan mengurangi penggunaan BBM Subsidi, anggaran untuk BBM Subsidi itu akan dialihkan untuk program lainnya di Provinsi Bengkulu, sebesar penghematan yang dilakukan,\" katanya. (100)

Sumber: