Dana Hibah Dialihkan ke Infrastruktur

BENGKULU, BE - Pemerintah Provinsi Bengkulu mengalihkan pengunaan dana hibah sebesar Rp 48,7 miliar yang tidak direkomendasi Mendagri beberapa waktu lalu ke infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan dan sektor pembangunan lainnya. Sebelumnya, dana hibah ini dianggarkan melalui APBD Provinsi Bengkulu 2015 diperuntukkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebesar Rp 35 miliar dan peruntukan lainnya sebesar Rp 13,7 miliar. Namun anggaran yang sudah diplot tersebut tidak direkomendasikan oleh Mendagri sehingga dibahas ulang peruntukannya oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Bengkulu. \"Karena dana hibah itu tidak dibolehkan, maka kita alihkan sebagian besarnya ke infrastruktur seperti pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan serta irigasi,\" kata Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Ihsan Fajri SSos saat diwawancarai BE, kemarin. Selain dialihkan ke infrastruktur dasar, dana tersebut juga diplot untuk menambahkan anggaran pendidikan. Sebab, anggaran untuk pendidikan di Provinsi Bengkulu ini sempat disorot Kemendagri karena besarannya belum sesuai dengan Undang-undang yang menyatakan bahwa anggaran pendidikan minimal 20 persen dari total APBD. \"Sebelumnya kita sudah menganggarkan dana untuk pendidikan ini sebesar 18,3 persen, karena harus ditambah maka kita tambah lagi agar sesuai dengan undang-undang yang berlaku,\" terang mantan anggota DPRD Bengkulu Tengah ini. Selain itu, dana hibah tersebut juga diplot untuk kesehatan untuk menunjang program Jaminan Kesehatan Masyarakat Provinsi Bengkulu (Jamkesprov), pembelian peralatan penunjang RSUD M Yunus Bengkulu. \"Untuk Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) lainnya juga kita tambah, seperti Dinas Perkebunan dan Pertanian. Anggaran itu akan digunakan untuk melaksanakan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat bawah, seperti jalan sentra pertanian, penyediaan bibit perkebunan dan sejumlah kegunaan lainnya. Tapi untuk rincian anggarannya saya tidak hapal,\" terangnya. Dengan ditolaknya dana hibah tersebut, maka anggaran pembangunan di Provinsi Bengkulu tidak semakin kecil, bahkan meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu, politisi PDIP ini meminta kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk bekerja dengan baik agar semua anggaran tersebut dapat direalisasikan dengan sempurna. Ia pun tidak menginginkan banyaknya anggaran yang tidak terserap sepeti tahun lalu. \"Kita berharap SKPD dapat bekerja dengan cepat sehingga tidak ada anggaran yang tidak terpakai. Karena bagaimana pun juga masyarakat akan dirugikan jika ada anggaran yang tidak terserap, karena sebagian besar anggaran diperuntukkan pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,\" tandasnya. (400)

Sumber: