Kinerja SKPD Dipertanyakan

BENGKULU, BE - Kecilnya penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu hingga akhir tahun 2014 ini menuai kritikan pedas dari anggota DPRD Provinsi Bengkulu. Sebab, dewan menilai, tak terserapnya anggaran tersebut secara langsung merugikan 2,2 juta pendudukan Provinsi Bengkulu. Karena anggaran yang tidak terserap itu sebagian besarnya diperuntukan bagi kepentingan masyarakat. Selain itu, dewan juga mempertanyakan kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Untuk diketahui, penyerapan anggaran APBD Provinsi Bengkulu hingga 16 Desember lalu sebesar 82,70%. Angka tersebut belum mencapai target yang sudah ditetapkan sebesar 85,00%. Setidaknya ada 4 SKPD yang penyerapan APBD-nya dibawah 75 persen dan mendapatkan rapor merah. Keempatnya adalah Dinas Kelautan dan Perikanan dengan pagu Rp 25,71 miliar terealiasi Rp 19,22 miliar atau terserap 74,76 persen, Dinas Kesehatan dari pagu anggaran sebesar Rp 57,24 miliar terealisasi Rp 42,63 miliar atau 74,47 persen, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) dari pagu Rp 41,35 miliar terealisasi Rp 29,94 miliar atau 72,42 miliar, dan Dinas Pendidikan pagu Rp 140,36 miliar terealisasi Rp 97,07 miliar atau 82,7 persen. \"Kami minta Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk memperbaiki kinerjanya agar kedepan anggaran bisa diserapkan dengan maksimal,\" kata Sekretaris Fraksi PAN DPRD Provinsi Bengkulu, H Yurman Hamedi SIP. Menurutnya, minimnya penyerapan anggaran tersebut dipicu karena lemahnya ketakutan SKPD untuk membelanjakan anggaran tersebut akibat dari tidak matangnya perencanaan suatu program. Jikapun tetap dilaksanakan, maka akan banyak program yang tidak selesai, salah satunya Dinas Pekerjaaan Umum yang begitu banyak memutuskan kontrak dengan pihak kontraktor. \"Kami berharap minimnya penyerapan anggaran ini tidak terulang lagi, karena sangat merugikan dan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat,\" ujarnya. Mantan anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara ini juga sangat menyayangkan lemahnya kinerja SKPD tersebut, sebab menurutnya membelanjakan anggaran yang ada jauh lebih mudah dibandingkan dengan mencarinya. \"Kami sangat menyayangkan hal ini terjadi, kalau disuruh mencari anggaran lantas tidak memenuhi target, itu biasa. Tapi ini malah tidak mencapai target ketika disuruh membelanjakan. fenomena ini juga membuktikan bahwa kinerja para kepala SKPD di Pemprov itu memang lemah,\" ungkapnya. Yurman pun mendukung rencana Gubernur H Junaidi Hamsyah untuk mengevaluasi kinerja para kepala SKPD tersebut, khususnya bagi SKPD yang penyerapan anggarannya jauh dibawah target.  Bahkan ia meminta gubernur untuk menempatkan orang yang tepat sesuai dengan keahlian yang dimiliknya. \"Silakan gubernur lakukan evaluasi, bahkan kami mengimbau agar tempatkan orang yang tepat. Terlebih tahun 2015 adalah tahun terakhir Junaidi menjabat sebagai Gubernur dan tahun terakhir ini dijadikan tolok ukur sukses atau gagalnya seorang kepala daerah dalam menjalankan tugasnya,\" papar pengusaha angkutan batu bara ini. (400)

Sumber: