Dana Pilkada Diusulkan Rp 110 Miliar

BENGKULU, BE - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu telah mengusul anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan 6 Bupati 2015 mendatang sebesar Rp 110 miliar. Usulan anggaran usulan tersebut sudah masuk kedalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2015 melalui pos hibah yang saat ini tengah dibahas. Ini juga yang menyebabkan dana hibah membengkak menjadi Rp 327, 4 miliar. Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Khairul Anwar BSc mengungkapkan, pihaknya hanya baru mengetahui besaran usulan dari KPU, sedangkan rincian penggunaan anggaran tersebut sama sekali belum ada. Dan pihaknya meminta KPU menyiapkan rincian kegunaan anggaran tersebut untuk disampaikan kepada Komisi I saat pembahasan ditingkat komisi nanti. Diakui Politisi PDIP ini, usulan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada 2015 terjadi peningkatan drastis bahkan hampir 100 persen dari rencana usulan awal Pemprov Rp 60 miliar. Selain itu juga peningkatan usulan pilkada ini juga meningkat dibandingkan pilkada 2010 yang hanya Rp 60 miliar. “Kelihatannya usulan anggarannya memang mengalami kenaikan yang cukup signifikan, karena itu kita akan berhati-hati saat pembahasannya nanti dengan asas pemanfaatannya,\" kata Khairul. Khairul juga menyatakan bahwa pihaknya akan melihat terlebih dahulu item penggunaan anggaran tersebut, karena dari anggaran itu didalamnya terdapat dana sharing kepada 6 kabupaten yang juga akan melaksanakan pilkada. “Pola sharing-nya seperti apa, dari anggaran itu apakah sudah masuk untuk pilkada dua putaraan atau hanya 1 putaran saja. Ini akan kita tanyakan ke KPU agar masyarakat tidak bertanya-tanya  mengenai besarnya dana untuk Pilkada ini,\" paparnya. Pihaknya tidak akan mempermasalahkan atau mengurangi usulan anggaran tersebut, bila kegunaanya jelas dan masuk akal. Sebaliknya, jika peruntukanya tidak jelas, seperti sebagian besar diantaranya hanya untuk perjalanan dinas, maka ia mengaku tidak segan-segan untuk mengurangi anggaran tersebut. \"Kalau nanti dirasa ada hal yang tidak bisa diterima dengan akal sehat, maka mau tak mau kita akan pangkas anggaran itu. Makanya kita minta rincian kegunaannya terlebih dahulu, jangan sampai anggaran sudah keburu dipangkas padahal kegunaannya jelas,\" terangnya. Selain itu, Komisi I sebagai mitra KPU juga akan meminta KPU untuk tidak menghambur-hamburkan uang rakyat dalam pelaksanaan Pilkada tersebut. Sebab hingga saat ini masih banyak pembangunan infrastruktur dasar yang belum menyentuh masyarakat kecil, khususnya di pedesaan. \"Kita berharap usulan yang disampaikan KPU ini berdasarkan hasil perhitungan yang matang untuk melaksanakan Pilkada, bukan hanya main tembak diatas kuda. Dan itu akan terungkap saat pembahasan bersama KPU nanti,\" tandas Wakil Rakyat asal Kepahiang ini.(400)

Sumber: