Pembatalan Umroh Diapresiasi

BENGKULU, BE - Langkah Biro Kesra Setda Pemerintah Provinsi Bengkulu membatalkan program umroh gratis mendapatkan dukungan dari Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu.  Keputusan membatalkan program yang akan menghabiskan anggaran sekitar Rp 1 miliar tersebut dinilai tepat, bahkan dewan mengapresiasi keberanian Pemprov membatalkan program yang berpotensi membawa Pemprov berurusan dengan hukum tersebut. Dukungan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi IV, Riswan Veri dengan alasan tidak ada waktu lagi untuk melaksanakan tahapan pemberangkatan jemaah umroh tersebut. Sebab untuk lelang transportasi saja paling tidak membutuhkan waktu sekitar 3 minggu, sedangkan program itu harus diselesaikan tahun 2014 ini juga. \"Bagus, kalau dipaksakan secara otomatis lelang transportasi tidak sesuai dengan mekanisme yang ada sehingga berpeluang besar program ini akan masuk ke ranah hukum,\" kata Riswan kepada BE, kemarin. Menurutnya, selain masalah mepetnya waktu, belum jelasnya kriteria calon jemaah umroh yang akan diberangkatkan juga menjadi salah satu faktor perlunya program itu dibatalkan. Karena Biro Kesra Setdaprov sebagai leading sektor program tersebut belum pernah berkoordinasi dengan Komisi IV sebagai mitranya untuk membahas masalah umroh gratis tersebut. Bahkan kriteria masyarakat yang akan diberangkatkan belum diketahui. \"Kalau tidak dibatalkan, kita pasti akan meminta penjelasan dari Pemprov, baik masalah anggaran, transportasi maupun kriteria jemaah yang akan diberangkatkan. Kalau tidak jelas kriterianya, maka kami juga akan menolaknya terlebih program seperti rawan dipolitisir,\" ungkapnya. Terkait keinginan Biro Kesra mengajukan kembali anggaran untuk program yang sama ke dalam APBD 2015, dan akan diberangkatkan akhir 2015 mendatang, Politisi Partai Nasdem ini mengaku pihaknya tidak akan menolak usulan tersebut sepanjang peruntukannya jelas, bukan sebagai lahan untuk kecurangan yang bisa mengantarkan pejabat Pemprov ke balik jeruji besi. \"Sepanjang kriterianya orang yang akan diberangkatkan itu jelas, seperti imam masjid dan guru mengaji yang betul-betul tidak mampu melaksanakan umroh ke Mekkah, dibagikan ratakan ke-10 kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu dan tidak ada niat tertentu didalamnya, maka kami akan selalu support. Sebaliknya, jika  calon jemaahnya ditentukan secara diam-diam, lebih banyak kerabat atau keluarga pejabat dan berasal dari kalangan masyarakat mampu, maka kami tegas akan menolaknya,\" ungkap pengusaha muda ini. Sebelumnya, Kepala Biro Kesra Setdaprov, H Cik Asan Denn SH MSi mengaku keputusan membatalkan program umroh gratis tersebut dikarenakan sudah tidak ada waktu lalu. Karena saat ini sudah mau memasuki pertengahan Desember, sedangkan proses lelang transportasinya melalui ULP Pemerintah Provinsi Bengkulu belum juga dilakukan. Meski untuk tahun ini dibatalkan, ia juga mengaku kembali mengusulkan anggaran untuk program tersebut pada 2015 mendatang. (400)

Sumber: