Pedagang Ancam Demo Satpol PP

BENGKULU, BE - Gejolak Pasar Tradisional Percontohan Panorama terus menggelinding. Sebab, aksi blokir jalan yang dilakukan para pedagang pada Jum\'at (5/12) yang lalu dinilai belum direspon secara serius oleh Pemerintah Kota. Nyatanya, kemarin (7/12) dan Sabtu (6/12), sejumlah ruas jalan masih dipenuhi oleh para pedagang kaki lima (PKL). \"Kalau begini terus kami pedagang di dalam pasar ini rugi. Kalau besok (hari ini, red) tidak ditertibkan juga, Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) yang bakal kami demo. Kenapa pedagang di luar kok dibiarkan,\" kata Anton (29), warga Padang Nangka, Singaran Pati. Ia pun meminta agar pejabat tinggi di Pemerintah Kota, baik dari pihak eksekutif dan yudikatif tidak tinggal diam dengan konflik horizontal yang terjadi di pasar yang memiliki luas lebih dari 2 hektare ini. \"Pak Wali sama anggota-anggota dewan itu jangan tutup mata. Kami ini dimintai PAD (Pendapatan Asli Daerah) sampai Rp 500 ribuan per bulan. Tapi kalau dagangan kami sepi, bagaimana kami mau bayar PAD,\" ketusnya. Dikonfirmasi mengenai hal ini, Kepala Satpol PP Kota Bengkulu, Jahin Liha Bustami SSos, mengatakan, bilamana pedagang mengarahkan protes dan demonstrasinya ke instansinya, itu artinya pedagang salah alamat. \"Itu leading sektornya Disperindag (Dinas Perinsdustrian dan Perdagangan). Kalau mereka mohon bantuan kami untuk turun, maka kami akan turun untuk menegakkan ketertiban umum. Kalau mereka benar ada di jalan dan trotoar, pasti kami tertibkan,\" kata Jahin. Jahin menegaskan, dahulu Satpol PP senantiasa bertindak tegas terhadap para pedagang yang berjualan di ruas jalan kawasan pasar itu. Namun ia meminta kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Bengkulu bersama-sama mereka menertibkan praktik penyewaan lahan parkir di pasar yang ditempati oleh ribuan pedagang tersebut. \"Terus terang kami bingung mau menertibkan bagaimana lagi. Kami sering menerima laporan mereka itu berjualan di jalan karena sudah bayar lahan parkir kepada oknum. Makanya kami minta agar Dishubkominfo dan Disperindag nanti untuk duduk satu meja dulu. Agar kerja kami tidak sia-sia. Lihat saja, meski mereka (PKL) sudah ditertibkan pasti ngulang lagi,\" tukasnya. Sementara anggota Komosi III DPRD Kota Bengkulu, Indra Sukma, mengatakan, dewan akan memanggil seluruh instansi yang terkait dengan persoalan pasar. Dengan pemanggilan ini, ia berharap persoalan pasar ini dapat segera terpecahkan. \"Setelah agenda pembahasan APBD, Komisi III sudah sepakat untuk mengagendakan pemanggilan terhadap seluruh instansi yang terkait dengan permasalahan pasar. Bukan hanya Disperindag, Dishubkominfo dan Satpol PP, kami juga akan memanggil Dinas Koperasi agar mendapatkan penjelasan mengenai permodalan bagi para pedagang,\" kata Ucok, sapaan akrabnya. Ia menjelaskan, Komisi III berharap agar konflik antara pedagang di dalam dan di luar pasar tidak merugikan kedua belah pihak. Secara pribadi, ia sendiri berinisitif akan mengusulkan agar para pedagang di pasar tumpah, sebutannya untuk para PKL di luar pasar, dapat diakomodir berjualan di terminal Panorama. \"Pedagang yang di dalam itu penyumbang PAD jangan sampai dirugikan. Sementara PKL yang diluar itu banyak oknum jahil yang bermain, tapi tidak masuk PAD. Makanya PKL itu diakomodir saja di dalam pasar, paling tidak di terminal tapi PADnya dikelola Dishubkominfo. Karena jual beli lahan parkir itu kan karena Dishubkominfo juga ditekan untuk mencapai target PAD mereka yang jumlahnya Rp 4 miliar lebih,\" ungkapnya. Menurutnya, penataan Pasar Tradisional Percontohan Panorama mendesak untuk segera dilakukan. Pasalnya menurut dia, pasar ini menghasilkan lebih banyak PAD ketimbang pasar-pasar lainnya. \"Potensinya sudah kita hitung, Pasar Panorama itu bisa menyumbangkan PAD sampai Rp 1 miliar lebih. Dan yang menyumbang itu yang ada di dalam pasar. Yang diluar tidak. Jadi memang harus ada penataan yang maksimal,\" demikian Ucok. (009)

Sumber: