Walikota Persilakan Koreksi APBD

BENGKULU, BE - Walikota Bengkulu H Helmi Hasan SE memberikan kesempatan kepada publik untuk melakukan koreksi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bengkulu, tahun anggaran 2015. Saat ini, rancangan APBD tersebut tengah dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bengkulu dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bengkulu. Ia menjelaskan, ia telah meminta kepada TAPD Kota Bengkulu dan sejumlah pimpinan DPRD Kota Bengkulu untuk mengalokasikan anggaran untuk tujuan yang benar-benar bermanfaat. Ia menilai, jumlah APBD Kota Bengkulu yang tahun depan ditargetkan sebesar Rp 910 miliar masih cukup terbatas untuk mencover semua kebutuhan pembangunan. \"Silakan disoroti mana yang kurang pas dan dinilai mubazir, itu bisa dikasih masukan. Sehingga dalam rapat antara TAPD dan Banggar nanti bisa dipangkas,\" kata Helmi. Diantara pos anggaran yang selama ini menyedot anggaran yang cukup besar adalah perjalanan dinas pada Kesekretariatan DPRD Kota Bengkulu. Misalnya pada tahun 2014 ini, anggaran perjalanan Sekretariat Dewan ini mencapai miliaran rupiah.  Anggaran ini terpecah-pecah menjadi beberapa bagian misalnya untuk menemani kunjungan kerja dewan sebesar Rp 637 juta, perjalanan dinas Bagian Keuangan Rp 115 juta, Bagian Umum Rp 20 juta, Bagian Hukum Rp 75 juta dan Bagian Rapat Rp. 125 juta. \"Kalau pun beberapa anggaran yang dinilai tidak pas harus dipangkas, harus diusulkan juga anggarannya lari kemana. Jangan sampai juga dutinya tidak jelas,\" ungkap Helmi. Sementara itu, perimbangan antara belanja pegawai dan belanja untuk rakyat tampaknya belum akan terwujud pada tahun 2015. Pasalnya, porsi anggaran belanja tidak langsung masih diproyeksikan sebesar 67 persen dari APBD sementara anggaran belanja langsung masih sekitar 33 persen. Pada plafon anggaran sementara, Pemerintah Kota mengajukan anggaran sebesar Rp 616 miliar untuk belanja pegawai. Jumlah ini meningkat Rp 56 miliar dari tahun 2014 dengan besaran Rp 560 miliar dan Rp 172 miliar dari tahun 2013 dengan besaran Rp 444 miliar. Anggaran sertifikasi untuk pendidikan memakan plafon terbesar dengan nilai mencapai Rp 119 miliar. Namun Helmi menegaskan bahwa anggaran guna membangun dan memperbaiki infrastruktur akan ditingkatkan. \"Apa yang menjadi keinginan rakyat terutama menyangkut masalah infrastruktur, terutama jalan. Dan ini anggarannya tidak sedikit. Periode yang lalu mencapai Rp 120 miliar. Tahun ini kita naikkan lagi hingga mencapai Rp 150 miliar. Tentunya hal ini dengan mengorbankan sektor-sektor yang lain,\" pungkasnya. (009)

Sumber: