HMI Tuding Pemprov bengkulu Biarkan BBM Naik

BENGKULU, BE - Demo yang dilakukan mahasiswa terhadap penolakan kenaikan BBM di Bengkulu belum usai. Jika sebelumnya demo penolakan kenaikan BBM ini dilakukan mahasiswa gabungan dan BEM Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB) dan Universitas Bengkulu (Unib) serta BEM Unihaz, kemarin (21/11) giliran mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Unjuk rasa ini dimulai pukul 09.00 WIB dengan cara komvoi dari Sekretariat HMI di Panorama. Pendemo yang berjumlah sekitar 30 orang ini menjadikan DPRD Provinsi Bengkulu sebagai sasarannya. Setiba di depan gerbang DPRD dengan pengawalan puluhan aparat kepolisan, para mahasiswa ini berorasi meminta anggota DPRD Provinsi Bengkulu ikut menolak kenaikan harga BBM tersebut. Sebab mereka menilai kenaikan BBM hanya menyengsarakan rakyat. Lantaran anggota dewan tidak ada di kantor, Sekretaris Dewan (Sekwan) H Syofwin Syaiful SH yang menemui pendemo untuk menyampaikan bahwa pimpinan dan anggota dewan tengah dinas luar, sehingga tidak ada yang masuk ke kantor. Mendapati hal itu, pendemo yang di komandoi Abdul Aziz inipun menuju kantor Gubernur Bengkulu. Di depan gerbang kantor gubernur, para mahasiswa ini berorasi dan menyatakan ingin berdialog langsung dengan Gubernur H Junaidi Hamsyah dan Wakil Gubernur Sultan B Najamudin. Karena Gubernur dan Wagub tidak berada ditempat, Plt Sekda Drs H Sumardi MM turun menemui pendemo tersebut. Di hadapan Sumardi, para pendemo pun berorasi secara bergantian.  Dalam orasinya, Acep,  salah seorang  pendemo menuding bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu tidak berpihak kepada masyarakat kecil. Hal itu dibuktikan dengan tidak adanya upaya Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk menyampaikan kepada pemerintah pusat agar BBM dibatalkan kenaikanya. \"Apa kerja Gubernur dan Wakil Gubernur, mereka hanya berdiam diri di kantor disaat masyarakat menjerit. Apa ini namanya pemimpin yang adil, bijaksana dan berpihak kepada rakyatnya,\" sorak Acep. Acep pun meminta agar gubernur segera menyurati pemerintah surat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Bengkulu, bahwa dengan menaikkan BBM, itu bukan mensejahterakan, tapi justru menyesengsarakan rakyat karena semua Sembako naik berlipat. \"Kami tunggu aksi dari Pemerintah Provinsi Bengkulu, jika tidak, maka kami akan kembali dengan jumlah dan kekuatan yang lebih besar,\" ancamnya. Sementara itu, Plt Sekda Sumardi mengungkapkan, bahwa ia akan menyampaikan keinginan para mahasiswa tersebut kepada Gubernur jika sudah kembali ke Bengkulu, karena sedang berada di Jakarta. Namun ia menyatakan bahwa harga BBM sudah naik, dan tidak ada kewenangan Pemerintah Daerah di dalamnya. \"Harga BBM sudah final naik, dan tidak ada pihak yang bisa menurunkan kembali, kecuali Presiden Jokowi sendiri,\" tegasnya. Selain itu, ia juga membantah dikatakan Pemerintah Provinsi Bengkulu  tidak ada upaya agar pemerintah menurunkan harga BBM tersebut. Menurutnya, kebijakan menaikkan harga BBM murni kebijakan pemerintah pusat setelah melalui pertimbangan matang. Dan pemerintah pusat juga dipastikan tidak berniat menyengsarakan rakyat Indonesia. \"Kan sudah banyak program yang kan diluncurkan sebagai kompensasi dari kenaikan BBM ini, ada KIS, KIP dan PSKS serta sejumlah program pro rakyat lainnya. Sedangkan untuk kebijakan lokal di Provinsi Bengkulu, nanti akan kita bahas bersama-sama dengan DPRD,\" pungkasnya. (400)

Sumber: