Komisi II Keluhkan Kinerja PPL
KEPAHIANG, BE - Kinerja Petugas Penyuluhan Lapangan (PPL) di bawah naungan Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kepahiang kembali menjadi sorotan Komisi II DPRD Kepahiang.
Keluhan pihak Komisi II DPRD terkait kinerja PPL ini disampaikan secara langsung dalam rapat paripurna pandangan fraksi tetang RAPBD tahun 2013 kemarin (27/12).
Menurut Waka Komisi II Bambang Asnadi, hingga saat ini kinerja PPL di bawah naungan BP4K masih sangat belum optimal. Padahal masing-masing PPL di Kecamatan atau BP3K sudah mendapatkan tambahan anggaran tahun ini sebesar Rp 25 juta.
\"Namun kenyataannya sekarang kinerja PPL semakin tidak jelas, contohnya seperti PPL di BP3K Tebat Karai yang sempat kita sidak, dimana tak ada satu PPL yang honornya ditanggung APBN masuk kerja,\" kesal Bambang.
Ironisnya, lanjut Bambang, PPL honor tersebut hanya masuk pada saat mengambil honor saja. Kalau seperti ini bagaimana seorang PPL itu bisa dikatakan mendukung program yang dicanangkan pemerintah, padahal peran PPL itu sangat diperlukan oleh petani. \"Apalagi anggaran di setiap BP3K dimana PPL itu bertugas sudah ditambah. Seharusnya menjadi lebih baik, namun yang terjadi malah sebaliknya kinerja PPL makin tidak jelas,\" kata Bambang.
Ditambahkan anggota Komisi II lainnya, Netty Herawati SSos mengatakan, keberadaan PPL di Kabupaten Kepahiang memang masih dibutuhkan. Hanya saja, kinerja PPLnya yang tidak maksimal di lapangan.
\"Sehingga dengan hal ini petani kita tidak menjadi berdaya akhirnya. Padahal tugas dari PPL adalah mendampingi dan memberikan penyuluhan kepada petani-petani yang ada agar pertanian ataupun perkebunan kita mengalami peningkatan,\" kata Netty. Sementara itu, Bupati Kepahiang Drs H Bando Amin C Kader MM mendengar penyampaian Komisi II yang merupakan mitra BP4K tampak merasa geram.
Terbukti ketika masih berada di dalam ruang rapat paripurna DPRD, Bupati langsung memerintahkan Kabag Humas untuk memanggil Kepala BP4K Ir Nusa candra Detta. Sayangnya setelah ditunggu beberapa lama Kepala BP4K tidak muncul dihadapan Bupati hingga Bupati akhirnya pergi meninggalkan paripurna yang memang telah usai dilakukan.
\"Kemana Detta kok tidak kelihatan dalam rapat paripurna tadi, sayakan sebelumnya sudah memerintahkan agar PPL yang malas itu dipecat saja.
Untuk apa kita pertahankan jika manfaatnya tidak ada bagi daerah, ini malah dipertahankan dan Kepala BP4K terksan tidak berani memecat PPL yang malas tersebut,\" kesal Bupati.
Menurutnya, peran PPL di kabupaten Kepahiang ini memang sangat dibutuhkan, mengingat Kepahiang ini merupakan salah satu daerah pertanian dan perkebunan. Dengan begitu pendampingan PPL memang diperlukan guna mendongkrak kesejahteraan petani. \"Kalau kenyataannya seperti ini maka apa yang kita harapkan tidak akan tercapai secara maksima. PPL itukan seharusnya mendampingi dan membantu petani, kalau tidak bekerja untuk apa dipertahankan,\" singkat Bando.(505)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: