Mess Pemda Dilirik 7 Pengusaha Hotel

BENGKULU, BE - Wacana Pemerintah Provinsi Bengkulu ingin menyerahkan pengelolaan Mess Pemda kepada pihak ketiga, disambut antusias oleh pengusahan perhotelan, baik yang berasal dari Bengkulu maupun dari kota-kota besar di Indonesia lainnya. Sejauh ini setidaknya sudah ada 7 pengusaha hotel yang menawarkan diri siap mengelola Mess Pemda tersebut, bahkan sudah menyampaikan proposalnya kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu. Ketujuhnya adalah Syahid Hotel, Aston Hotel, Sekotong Group, Horizon Hotel, dan tiga pengusaha hotel yang berasal dari Bandung dan Jakarta. \"Sudah ada 7 proposal yang masuk ke kita yang berisi tentang penawaran, belum dibahas begitu mendetil karena kita sendiri belum memiliki dasar untuk menetapkan besaran sewa atau kontraknya,\" kata Kepala Biro Ekonomi Setda Provinsi Bengkulu, Ismed Lakoni SE. Diakuinya, konsultan penghitung nilai aset Mess Pemda tersebut masih bekerja dan baru akan selesai awal bulan Desember mendatang, setelah pihak konsultan menyelesaikan tugasnya dan menyerahkan hasil penghitungannya kepada Pemprov, baru Pemprov membentuk lelang penggelolaan Mess Pemda tersebut. \"Nanti setelah hasil penghitungan nilai asetnya kita terima, akan dikaji ulang oleh tim untuk menentukan besaran sewanya,\" ujarnya. Ismed menyebutkan, Mess Pemda tersebut dirancang diserahkan kepada pihak ketiga dengan sistem kontrak. Untuk tahap pertama kontrak dibuat selama 30 tahun dengan evaluasi dilajukan setiap 5 tahun sekali. \"Kontrak selama 30 tahun itu bisa berubah bila hasil evaluasi setiap 5 tahunnya dianggap perlu dilakukan,\" imbuhnya. Meski mengaku belum ada gambaran mengenai nilai kontraknya, Ismed mengaku pengelolaan Mess Pemda tersebut bertujuan agar bisa berkontribusi memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu. \"Yang jelas antara Pemda dan pengelola harus sama-sama beruntung, bukan kerjasama namanya jika yang diuntungkan hanya sepihak saja,\" bebernya. Ia mengisyaratkan, Mess Pemda tersebut dibebankan kepada pengelola, seperti pembuatan kolam renang, pemasangan lift, dan penambahan ornamen lainnya. Hanya saja penambahan bangunan tersebut akan menjadi milik Pemprov bila kontraknya telah berakhir. \"Inilah yang perlu dihitung oleh konsultan, karena Mess Pemda itu memerlukan sejumlah fasilitas tambahan dan itu akan menjadi milik Pemprov setelah masa kontrak berakhir nanti,\" paparnya. Pun masih banyak tahapan yang dilalui, Ismed mengaku pihaknya menargetkan secepatnya Mess Pemda itu sudah dikelola oleh pihak ketiga. Karena semakin lama dibiarkan seperti saat ini, maka semakin besar pula biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan atau perbaikannya.  \"Kita upayakan secepatnya agar Mess Pemda itu tidak nganggur seperti saat ini,\" pungkasnya. (400)

Sumber: