SPSI Tolak Kenaikan BBM

BENGKULU, BE - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Provinsi Bengkulu menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang rencananya akan dinaikan dalam waktu dekat ini. Penolakan ini dikarenakan kenaikan dinilai terlalu tinggi sehingga akan memberatkan para pekerja yang ada di Provinsi Bengkulu ini. Penolakan tersebut disampaikan Ketua SPSI Provinsi Bengkulu, Aizan Dahlan kepada kepada BE, kemarin. \"Kami setuju harga BBM dinaikkan, tapi jangan langsung melejit dari Rp 6500 perliter menjadi Rp 9500 atau naik Rp 3000 per liter. Jika kenaikannya drastis seperti ini, maka dampaknya akan sangat terasa bagi pekerja dan masyarakat kalangan bawah,\" kata Aizan. Diakuinya, pemerintah harus memahami bahwa jika BBM naik, maka yang naik bukan hanya harga BBM saja, melainkan semua barang-barang kebutuhan lainnya akan ikut naik. Disisi lain kenaikan upah pekerja atau UMP Provinsi Bengkulu untuk tahun 2015 mendatang hanya mengalami kenaikan Rp 150 ribu dari Rp 1,35 juta menjadi Rp 1,5 juta. \"Kami mengapresiasi kenaikan UMP untuk tahun 2015 mendatang, tapi kenaikan UMP tidak sebanding dengan kenaikan BBM jika kenaikan BBM dan harga sembako lainnya,\" ujarnya. Meski menolak, lanjutnya, hingga saat ini para pekerja memang belum melakukan aksi atau gerakan untuk menolak kenaikaan BBM tersebut, sebab angka kenaikannya belum diketahui. Jika kenaikan BBM masih dinilai wajar, yakni antara Rp 1000 hingga Rp 1.500 per liternya, SPSI pun kemungkinan tidak akan melakukan aksi dengan kata lain menerima kenaikan BBM tersebut. \"Sekarang kita belum ada gerakan sebagai bentuk penolakan, karena besaran kenaikannya belum pasti. Yang beredar selama ini sebesar Rp 3000 per liter itu baru sebatas isu,\" ujarnya. Agar kenaikan BBM tidak begitu menyengsarakan rakyat, Aizan pun meminta agar pemerintah tidak menaikkan langsung melambung tinggi, melainkan dilakukan secara bertahap. \"Lagi pula harga minyak dunia sekarang turun. Nah, menurut hemat saja lebih baik pemerintah menaikkan secara berangsur sesuai dengan kondisi harga minyak dunia. Misalnya sekarang dinaikkan dulu Rp 1000, nanti jika harga minyak dunia  naik maka kembali dilakukan kenaikan,\" pintanya. Terkait sejumlah program yang dijanjikan Presiden Joko Widodo memberikan konpensasi BBM kepada masyarakat miskin, Aizan pun menilai langkah tersebut memang sudah selayaknya dilakukan pemerintah. Namun pemerintah juga perlu mewaspadi agar konpensasi berupa fasilitas kesehatan, kesejahteraan dan pendidikan itu harus betul-betul tepat sasaran. \"Kita yakin pemerintah memiliki solusi untuk mengantisipasi munculnya masalah baru setelah BBM dinaikkan, tapi pemerintah juga tidak bisa menganggap pemberian konpensasi ini merupakan hal yang enteng, karena terbukti pemberikan konpensasi di zaman SBY justru masyarakat kalangan menengah keatas yang menikmatinya,\" tukasnya. Penolakan yang sama juga disampaikan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Bengkulu, Jonaidi SP. Menurutnya, penolakan tersebut dikarenakan Jokowi dan Megawati sebagai ketua umum PDIP tidak konsisten dengan pendiriannya. \"Waktu SBY ingin menaikkan BBM tahun 2012 lalu, PDIP begitu getol menyuarakan penolakan dengan dalih tidak ingin menyengsarakan rakyat kecil, tapi kenapa sekarang kondisinya berbalik,\" tanyanya. Ia pun mensinyalir, bahwa pemerintahan Jokowi-JK tidak mampu mencarikan sumber anggaran lainnya untuk menjalankan programnya, selain dengan cara menaikkan BBM. Terkait dengan sejumlah kartu yang akan diberikan, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan kartu-kartu lainnya, Jonaidi pesimis kartu tersebut dapat menyelamatkan masyarakat kecil dari kenaikan harga BBM. \"Kartu itu akan menjamin kesehatan dan pendidikan, nah bagaimana dengan masyarakat tidak mampu membeli beras untuk memenuhi  kebutuhan keluarganya, terus bagaimana dengan kebutuhan lainnya, seperti sandang dan papan. Karena kompleksnya masalah yang muncul dari kenaikan BBM ini, sebaiknya pemerintah meninjau ulang. Bukankah masih banyak pendapatan negara dari sumber lain selain dengan menaikkan BBM,\" paparnya.(400)  

Sumber: