Gerindra Tolak Kenaikan BBM

BENGKULU, BE - Meski pemerintah pusat belum memastikan waktu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), namun sejumlah penolakan sudah mulai berdatangan. Penolakan tidak hanya dari masyarakat kalangan bawah, namun juga dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Provinsi Bengkulu. Ketua Fraksi Gerindra, Jonaidi SP meminta agar Presiden Jokowi beserta partainya konsisten terhadap kenaikan BBM.  Sebab, saat Presiden SBY ingin menaikkan harga BBM tahun 2013 lalu, Fraksi PDIP begitul getol menolaknya, namun sekarang malah ingin menaikkan. Sehingga ia menilai PDIP tidak konsisten dengan  keputusannya. \"Jika mau dinaikkan, berarti PDIP tidak konsisten dengan keputusan sebelumnya,\" kata Jonaidi di ruang kerjanya, kemarin. Ia mengungkapkan, penolakannya bukan dikarenakan tidak mampu membeli BBM, namun prihatin dengan kondisi yang dialami maasyarakat bila BBM dinaikkan. Sebab, jika BBM naik, maka yang naik bukan hanya BBM, melainkan semua barang ikut naik tak terkecuali Sembilan Bahan Pokok (Sembako). \"Kalau hanya harga BBM yang naik, saya rasa masyarakat yang kurang mampu bisa hemat seperti memakai kendaraan bermotor hanya seperlunya saja atau beralih memakai sepeda, tapi yang naik beras atau bahan makanannya lainnya yang bisa membuat masyarakat semakin teruruk, karena yang namanya penganjal perut tidak bisa tawar menawa,\" jelasnya. Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga harus memikirkan nasib masyarakat di pedalaman yang jauh dari SPBU, harga BBM yang dibelinya sudah pasti dua kali lipat dibandingkan harga di SPBU. \"Sekarang saja harga eceran yang jauh dari SPBU sudah mencapai Rp 7500 hingga Rp 10.000, padahal harga di SPBU masih Rp 6.500 perliternya. Bagaimana nanti jika harga di SPBU sudah mencapai Rp 9.500 perliternya, mungkin harga eceran bisa tembus Rp 15 ribu dan ini sangat memberatkan masyarakat bawah,\" paparnya. Terkait dengan janji pemerintah akan memberikan konpensasi dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar atau Kartu Indonesia Sehat  kepada masyarakat kecil, Jonaidi mengaku penggunaan kartu tersebut tidak akan berdampak baik terhadap  keberlangsung hidup masyarakat, karena masyarakat tetap dibebani biaya hidup yang tinggi. \"Yang ditanggung dalam kartu itu kan hanya kesehatan, masalah kebutuhan pokok kan tidak ditanggung. Padahal yang kebutuhan pokok adalah bersifat mutlak dan tidak bisa ditunda. Selain itu, pemerintah juga harus memikirkan bagaimana para anak-anak masyarakat kalangan bawah ingin mendapatkan pendidikan yang lebih layak. Saya rasa dalam kartu-kartu yang dijanjikan itu tidak menjamin bahwa biaya sekolah digratiskan sepenuhnya,\" kritik Jonaidi. Sementara itu, anggota Frakdi PDIP di DPRD Provinsi Bengkulu, Mujiono SE  tetap mendukung rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Karena ia menilai pemerintah tidak akan menyengsarakan masyarakatnya. \"Kan ada  solusinya seperti memberikan beberapa kartu itu, saya kira pemerintah sudah memikirkan matang-matang sebelum rencana ini dilaksanakan,\" kata Mujiono. Dijelaskannya, selama subsidi BBM banyak dinikmati oleh kalangan masyarakat menengah keatas, sebab yang memiliki mobil adalah para masyarakat menengah keatas, sedangkan masyarakat biasaya paling tinggi hanya memiliki sepeda motor yang tidak terlalu banyak menggunakan BBM. Karena itu, pemerintah merasa pemberikan subsidi BBM ini tidak tepat sasaran, padahal dampaknya pemerintah tidak bisa melakukan pembangunan yang lebih baik karena APBN cukup besar untuk membayar subsidi BBM. \"Saya rasa justru lebih adil dan lebih mementingkan kebutuhan rakyat kecil dengan menaikkan harga BBM. Nanti masyarakat kecil akan diberikan konpensasi, sedangkan masyarakat kalangan mampu tidak. Yang terjadi selama ini adalah tidak ada bedanya antara masyarakat kecil dan masyarakat menengah keatas,\" tandasnya. (400)

Sumber: