Belanja Pegawai Meningkat

BENGKULU, BE - Perimbangan antara belanja pegawai dan belanja untuk rakyat tampaknya belum akan terwujud pada tahun 2015.  Pasalnya, porsi anggaran belanja tidak langsung masih diproyeksikan sebesar 67 persen dari APBD sementara anggaran belanja langsung masih sekitar 33 persen. Pada plafon anggaran sementara, Pemerintah Kota mengajukan anggaran sebesar Rp 616 miliar untuk belanja pegawai. Jumlah ini meningkat Rp 56 miliar dari tahun 2014 dengan besaran Rp 560 miliar dan Rp 172 miliar dari tahun 2013 dengan besaran Rp 444 miliar.  Anggaran sertifikasi untuk pendidikan memakan plafon terbesar dengan nilai mencapai Rp 119 miliar. Sedangkan untuk alokasi belanja langsung mengalami penurunan. Pada tahun 2015, tim anggaran Pemerintah Kota mengajukan anggaran belanja langsung sebesar Rp 295 miliar.  Jumlah ini berkurang 22,66 persen atau Rp 86 miliar dari tahun 2014 yang diajukan sebesar Rp 382 miliar. Nilai tersebut juga lebih rendah dari tahun 2013 yang ditetapkan sebesar Rp 335 miliar. Sementara dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), target yang ditetapkan meningkat dari tahun 2014 sebesar Rp 83 miliar menjadi Rp 84 miliar pada tahun 2015. PAD ini berasal dari pendapatan pajak daerah sebesar Rp 49 miliar, retribusi daerah sebesar Rp 22 miliar, pengelolaan kekayaan daerah sebesar Rp 3,4 miliar dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 8,9 miliar. Pelaksanatugas (Plt) Sekretaris Kota Bengkulu, Drs H Fachruddin Siregar MM, tak menampik hal ini. Hanya saja ia menegaskan, sejauh ini plafon anggaran tersebut belum bersifat final karena masih dalam pembahasan bersama lembaga legislatif. \"Semuanya masih dikaji, hanya saja sudah dipastikan prioritas kita ke depan ada pada program infrastruktur,\" sampainya. Untuk mengatasi semakin membengkaknya belanja pegawai, Pemerintah Kota Bengkulu terus mencari formulasi yang tepat. Selama ini, upaya tersebut dilakukan dengan cara tidak melakukan penerimaan CPNS terhitung sejak tahun 2013 yang lalu dan tahun 2014 ini. Disamping itu, Pemerintah Kota juga berkomitmen untuk mempercepat proses pengurusan administrasi bagi setiap pegawai yang berniat untuk pindah ke Pemerintahan Daerah yang lain. (009)

Sumber: