SKPD Diminta Dekati Menteri

BENGKULU, BE - Meski Prsiden  RI, Ir H Joko Widodo belum mengumumkan para menterinya, namun Gubernur Bengkulu H Junaidi Hamsyah telah mengintruksikan agar para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk mendekati para menterinya masing-masing. Menurut Junaidi, Bengkulu merupakan provinsi masih tertinggal dibandingkan dengan provinsi lain, sehingga tidak ada cara lain agar mendapatkan anggaran dari APBN untuk membangun Bengkulu, kecuali dengan mendekati para menteri. \"Saya minta ketika menteri sudah diumumkan dan dilantik nanti, semua Kepala SKPD akan mendekati menterinya masing-masing, seperti Dishubkominfo mendekati Menteri Perhubungan dan Menteri Komunikasi dan Informasi. Bila perlu buatkan kartu ucapan, kirim ke menteri tersebut agar dia ingat dengan Bengkulu,\" pinta Junaidi. Menurutnya, pendekatan lebih awal dinilai langkah yang tepat untuk mendapatkan perhatian lebih, apalagi Bengkulu sudah mengajukan proposal pembangunan senilai Rp 8,3 triliun saat peringatan Hari Pers Nasional (HPN) beberapa lalu. \"Jika tidak kita dekati dari awal, ya keburu daerah yang mendapatkan perhatiannya dan ini akan merugikan Bengkulu,\" ujarnya. Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Arsop Dewana SE setuju dengan langkah gubernur memerintahkan jajarannya untuk mendekatkan diri kepada menteri kabinet Jokowi tersebut.  Pasalnya, ia menilai, jika pendekatan tidak dilakukan sedini mungkin, kemungkinan besar Bengkulu akan luput dari perhatian pemerintah pusat. Hal itu dikarenakan jaringan Pemerintah Provinsi Bengkulu kepada pemerintah pusatnya, diakuinya sangat lemah. Ini terbukti sejumlah proposal yang diajukan belum ada yang diakomodir oleh pemerintah pusat. \"Memang harus dekatkan diri sejak awal, karena kalau kita hanya mengandalkan kepala dan wakil kepala daerah, maka kita kesulitan. Buktinya Bengkulu sudah menjadi tuan rumah HPN dan telah menguras APBD lebih dari Rp 40 miliar, sampai sekarang apa yang didapat oleh Bengkulu,\" ungkapnya. Selain Pemerintah Provinsi Bengkulu, ia juga meminta 8 orang anggota DPR dan DPD RI Dapil Provinsi Bengkulu untuk ikut memperjuangkan aspirasi masyarakat Bengkulu di tingkat nasional.  Karena ia mengaku beberapa periode belakangan ini belum ada anggota DPR RI yang mampu mengelontorkan APBN dalam jumlah besar untuk Bengkulu. \"Masyarakat membutuhkan perjuangan pemerintah dan para wakilnya, baik di tingkat provinsi maupun di RI. Karena kami sebagai perpanjangan tangan masyarakat juga meminta kepada legislator asal Bengkulu untuk memperjuangkan Bengkulu,\" pintanya. (400)

Sumber: