Ketika Komisi III DPRD Provinsi Menjadi Rebutan

Komisi \"Basah\" Membidangi Pembangunan Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu menjadi rebutan bagi 45 anggota DPRD Provinsi Bengkulu. Hampir semua fraksi mengirimkan anggotanya untuk duduk di Komisi III ini, tak ayal komisi ini pun menjadi komisi paling buncit dengan jumlah anggota mencapai 14 orang. Sementara komisi lainnya cenderung jauh lebih sedikit, seperti anggota komisi I hanya 8 orang, komisi II juga 8 orang, dan komisi IV beranggotakan 11 dewan. ====================== DENDI SUPRIADI, Kota Bengkulu ====================== ADA yang menarik dalam Rapat Paripurna pembentukan dan pengesahan alat kelengkapan dewan yang digelar Kamis (16/10) lalu, yakni hampir semua fraksi di DPRD Provinsi Bengkulu mendudukkan sebagian anggotanya di komisi III. Kondisi inipun membuat komisi III timpang dibandingkan dengan komisi-komisi lainnya. Berdasarkan penelusuran BE, kemarin, komisi ini menjadi rebutan lantaran dinilai komisi yang paling \"Basah\" dibandingkan dengan komisi lain, karena Komisi III ini bermitra dengan dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi, Dinas ESDM, Bappeda, Balitbang, Biro Pembangunan, Biro Umum, seluruh perusahaan penerbangan, PT Pelindo II cabang Bengkulu, investor pertambangan dan sejumlah SKPD dan pihak swasta lainnya. Hanya saja saat dikonfirmasi, Ketua Komisi III H Yurman Hamedi membantah komisi III menjadi rebutan anggota dewan dikarenakan komisi \"basah\" sehingga anggotanya bisa bermain untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan golongan. Yurman justru mengungkapkan, penyebab Komisi III laris manis dikarenakan membidang pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, bukan dikarenakan faktor lain-lain. \"Kami inikan dikirim oleh rakyat untuk memperjuangkan kebutuhannya, seperti pembangunan dan perbaikan jalan dan sejumlah infrastruktur lainnya. Jika kami bergabung dengan komisi lain, maka kebutuhan rakyat pun sulit diperjuangkan,\" aku Yurman yang juga ketua Gapabara Provinsi Bengkulu ini. Dikatannya, saat mencalonkan diri sebagai anggota dewan lain, sebagian besar anggota dewan sudah menjanjikan instrastruktur kepada rakyat. Janji tersebut tentu selalu ditunggu masyarakat kapan akan direalisasikan. Dengan bergabung di Komisi III, ia menilai akan lebih mudah mengusul dan menganggarkan sejumlah pembangunan untuk rakyat. \"Kalau berbicara masalah kebutuhan dan keinginan masyarakat, jelas Komisi III tempatnya,\" ujar politisi PAN Dapil Bengkulu Utara dan Benteng ini. Senada juga disampaikan anggota Komisi III lainnya, Arsop Dewana SE. Ia mengaku tidak ingin mengecewakan konstituennya yang telah memilihnya untuk menjadi anggota dewan. Karena tidak bisa dipungkiri, bahwa pembangunan infrastruktur menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat di daerah pemilihannya. \"Saya tidak memikir komisi III ini basah atau kering, saya hanya ingin memperjuangkan aspirasi rakyat Provinsi Bengkulu. Saya melihat Komisi III ini membidangi pembangunan karena bermitra dengan Dinas PU dan Bappeda, maka sayapun memilih untuk masuk ke komisi ini,\" ungkapnya. Setelah bergabung ke Komisi III, ia pun optimis bisa memperjuangkan konstituennya, meskipun di dalamnya banyak politisi senior yang cukup vokal, seperti Ketua Komisi Yurman Hamedi, Politisi Demokrat Firdaus Djailani, dan sejumlah politisi lainnya yang berani banting meja jika usulannya ditolak. \"Rakyat sudah menggantungkan harapan yang begitu besar diatas pundak saya, maka saya akan memperjuangkan aspirasi masyarakat semaksimal mungkin, karena jabatan ini adalah amanah rakyat yang harus dipertanggungjawabkan kepada tuhan dan rakyat,\" paparnya. Tidak mau membuang-buang waktu, saat pembahasan APBD 2015 pada November atau Desember mendatang, politisi Hanura inipun akan langsung mengusulkan keinginannya masyarakatnya kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu. Ia pun berharap apa yang diusulkannya akan dikabulkan, meskipun secara bertahap.(**)

Sumber: