Jokowi Panggil 46 Calon Menteri

 Tidak Ada Jatah untuk Demokrat JAKARTA, BE - Upaya Presiden Terpilih Jokowi-Jusuf Kalla (JK) menyeleksi calon menteri memasuki tahap akhir. Tim Transisi memastikan bahwa Jokowi telah memanggil 46 calon menteri yang berasal dari kalangan profesional. Pertemuan Jokowi dengan para calon menteri itu ditujukan untuk memastikan kemampuan para calon menteri tersebut. Ditemui di kantor GP Anshor kemarin (3/10), Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto menuturkan, pemanggilan para calon menteri telah dilakukan beberapa waktu lalu. Awalnya, Jokowi meminta Tim Transisi untuk menghubungi para calon menteri itu. \"Lewat telepon atau surat. Via pesan singkat juga bisa. Tapi, kalau Pak Jokowi punya kontaknya, dipanggil sendiri,\" jelasnya. Soal dimana lokasi pertemuan itu, Andi enggan membeberkan. Dia mengatakan, kalau dirinya mengungkapkan lokasinya nanti calon menterinya bisa ditebak-tebak. \"Ketahuanlah sama kalian, siapa calon menterinya,\" ujarnya pada sejumlah wartawan. Pertemuan tersebut ditujukan Jokowi untuk mengetahui bagaimana karakter dari para calon menteri. Yang paling utama, untuk mengetahui bagaimana paradigma kebijakan mereka. \"Seperti biasa, tentu Jokowi harus mengetahui kemampuan para calon menteri itu. Maka pak Jokowi yang menemuinya sendiri,\" jelasnya. Lalu, sejak kapan pemanggilan calon menteri itu dilakukan? Andi kembali bungkam. Menurut dia, dirinya tidak mengetahui soal kapan dimulainya tahap pemanggilan tersebut. \"Waktu gak tau, yang jelas masih berlangsung,\" tuturnya. Bahkan, sebenarnya kemarin pukul 14.00 pertemuan dengan para calon menteri itu juga dilakukan. Namun, karena ada hari raya idul adha, maka diputuskan salah satu tahapan fit and proper test ini baru dilanjutkan Senin depan (6/10). \"Lanjut pekan depan,\" terangnya lelaki yang juga pengamat militer tersebut. Soal komposisi menteri, dipastikan masih sama dengan 18 menteri dari profesional dan 18 menteri dari profesional partai. Namun, ada yang berbeda dari jatah menteri untuk partai. Yakni, dipastikan jika tidak akan ada jatah menteri untuk partai diluar kubu Jokowi-JK. Walau, sebelumnya disebut-sebut ada dua posisi menteri yang bisa diperebutkan, PPP, Partai Demokrat, dan PAN. \"Dipastikan tidak akan ada untuk partai luar, Pak Jokowi pastikan bilang tidak untuk itu. Demokrat gak dapat, semua gak dapatlah,\" tuturnya. Sementara itu Deputi Tim Transisi Eko Putro Sandjojo menuturkan, pihaknya justru tidak mengetahui kalau sudah ada pemanggilan untuk calon menteri dari profesional murni. Namun, kalau dari partai, khususnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jokowi telah meminta curriculum vitae dari calon menteri yang diajukan. \"Itu yang diminta Pak Jokowi secara lisan,\" tuturnya. PKB, lanjut dia, sejak awal berkoalisi tanpa syarat, artinya menterinya siapa dan posisinya dimana semua diserahkan ke Jokowi. \"Kami hanya mengikuti saja, itu terserah Presiden Terpilih,\" terangnya. Soal kepastian siapa calon menteri dari PKB, rencananya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar akan bertemu dengan Jokowi membicarakan hal tersebut. \"Soal waktunya belum tahu, tapi itu yang diagendakan,\" jelasnya. Komposisi profesional dari partai politik di dalam kabinet Jokowi-JK kemungkinan besar memang tidak akan berubah. Buntunya komunikasi politik dengan sejumlah partai politik di luar koalisi pendukung Jokowi-JK, hingga saat terakhir, menjadi penyebabnya. Politisi PDIP Aria Bima menegaskan kalau koalisi Jokowi-JK tidak akan terus-menerus berharap ada partai yang menyusul bergabung. Bukan saja dari partai-partai yang tergabung di Koalisi Merah Putih (KMP), tapi juga terhadap Partai Demokrat yang hingga saat ini secara formal masih berada di luar kedua poros koalisi. \"Silahkan kalau mereka mau melakukan check and balance untuk rakyat, dan Jokowi juga melakukan kinerja yang terbaik untuk rakyat. Kita head to head saja,\" kata Aria Bima sebelum rapat koordinasi bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, kemarin (3/10). Dia beranggapan, buntunya komunikasi dengan partai-partai di luar koalisi Jokowi-JK adalah berkaitan dengan pembicaraan soal bagi-bagi kursi. Salah satu vokalis partai berlambang kepala banteng itu mengungkapkan, kalau pihaknya tetap tidak akan melanggar prinsip soal bagi-bagi kursi. \"Mau menang, mau kalah, hal prinsip yang tetap akan kami pegang. Kalau sekedar tambal sulam, bagi-bagi jabatan, enggak,\" tandasnya. Aria Bima juga meyakini pemerintahan Jokowi-JK tidak akan terganggu meski koalisi di parlemen dikuasai kubu KMP. Menurut dia, pengalaman menjadi minoritas sebagai partai di luar pemerintahan selama 10 tahun terakhir, merupakan modal yang cukup. \"Selama 10 tahun itu, kami tidak grogi, kami lawan sendirian (selama) 10 tahun itu,\" tegasnya. Sebagaimana diberitakan, upaya komunikasi PDIP dan Partai Demokrat yang merupakan salah satu partai yang paling digadang-gadang bisa bergabung, hingga saat ini masih buntu. Hal itu berkaitan dengan gagalnya pertemuan antara kedua pucuk pimpinan partai, Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono. Di sela intensitas politik yang meningkat jelang pemilihan pimpinan DPR, pada 1 Oktober lalu, SBY sempat membuka diri untuk melakukan komunikasi dengan Megawati. Saat itu, sebuah pertemuan diagendakan untuk dilaksanakan di Jakarta Convention Center (JCC). Namun, pertemuan tersebut batal terlaksana. Karena bukan Megawati langsung yang datang, SBY enggan menemui perwakilan yang diutus. Beriringan dengan proses tersebut, peta politik di parlemen menjadi semakin terang. Demokrat yang akhirnya merapat ke KMP berhasil mengegolkan paket pimpinan DPR yang mereka usung. Yakni, Setya Novanto (Golkar) sebagai ketua DPR, dengan didampingi empat wakil. Mereka adalah Fahri Hamzah (PKS), Taufik Kurniawan (PAN), Fadli Zon (Gerindra), dan Agus Hermanto (Demokrat). (idr/dyn)

Sumber: