Tunjangan Daerah Akan Dikaji Ulang

BENGKULU, BE - Anggota DPRD Provinsi Bengkulu akan mengkaji ulang pemberian Tunjangan Daerah (TD) kepada semua PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Langkah itu dikarenakan tunjangan daerah tidak mampu meningkatkan kesidiplinan dan etos kerja PNS menjadi lebih baik. Sehingga pemberikan tunjangan daerah pun dianggap sia-sia dan hanya  membuang-buang uang rakyat. \"Sekarang kami masih mengikuti bimbingan teknis di Kemendagri, nanti setelah pulang kami akan melihat usulan APBD 2015 yang diajukan Pemprov. Jika masih terdapat pos anggaran untuk tunjangan daerah, baru kita bahas dengan memanggil SKPD terkait,\" kata anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Ir Muharamin. Menurutnya, APBD yang digelontorkan untuk pemberian tunjangan daerah itu mencapai Rp 23 miliar setiap tahunnya. DPRD menyetujui penganggaran tunjangan daerah itu pun bertujuan agar PNS semakin sejahtera dan bisa memenuhi kebutuhannya. Dengan asumsi, bila kebutuhannya sudah terpenuhi maka PNS tersebut akan bekerja dengan sungguh-sungguh tanpa harus bekerja di profesi lain. \"Awal dulu sudah kita sampaikan, bahwa tunjangan daerah ini bertujuan menstimulasi atau merangsang PNS agar semakin disiplin, bekerja tuntas dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Kalau itu tidak terbukti, untuk apa diberikan tunjangan daerah,\" paparnya. Ia pun menyetujui jika tunjangan daerah itu dihentikan sementara dulu khusus untuk 2015 mendatang. \"Nanti saat pembahasan APBD 2015 akan kita sampaikan beberapa opsi ke Pemda, termasuk opsi penghentian sementara.  Kita mau lihat, apakah tidak memberikan tunjangan daerah ini sama atau tidak dengan diberikan tunjangan. Kalau sama saja untuk apa diberikan tunjangan,\" tukasnya. Baginya, jika anggaran tunjangan daerah sebesar Rp 23 miliar itu digunakan untuk pembangunan, maka sudah besar hasilnya. Apalagi digunakan untuk membangun Jalan Usaha Tani (JUT) sudah jelas akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian petani. \"Kita juga harus sadar bahwa di Bengkulu masih banyak masyarakat yang hidup dibawah garis  kemiskinan, mereka banting tulang demi mencari sesuap nasi untuk anak dan istrinya. Sedangkan PNS itu sudah memiliki pendapatan tetap diterima setiap bulannya, padahal kerja PNS cukup ringan hanya kebanyakan baca koran dan minum kopi saja,\" kritiknya. (400)

Sumber: