Prabowo Mundur dari Pilpres

JAKARTA, BE - Calon Presiden Prabowo Subianto mengambil keputusan politik untuk menarik diri dari proses pemilu presiden (pilpres). Prabowo menyatakan menolak melanjutkan seluruh proses di pilpres yang berlangsung, dan memilih memerintahkan saksi di KPU untuk keluar dari pleno. \"Kami minta saksi nomor urut satu di KPU, untuk tidak lagi melanjutkan proses rekapitulasi,\" ujar Prabowo, dalam keterangan pers di Rumah Polonia, Jakarta, kemarin (22/7). Prabowo kemarin bersama hampir seluruh tim kampanye koalisi merah putih, melakukan rapat tertutup sejak pukul 12.00 WIB, menyikapi proses rekapitulasi pilpres. Seluruh perwakilan koalisi merah putih hadir, seperti Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum PPP Suryadharma Alie, dan Ketua Umum PBB MS Kaban, Sekjen PAN Taufik Kurniawan, Sekjen PKS Taufik Ridho. Sementara Presiden PKS Anis Matta nampak terlambat hadir. Dalam pidatonya, Prabowo tidak tegas menyatakan mundur dari pilpres, namun menyebut keputusannya dengan \'penarikan diri\'. \"Sebagai capres nomor urut satu, akan menggunakan hak konstitusional kami, yaitu menolak pelaksanaan pilpres yang cacat hukum dan menarik diri dalam proses pilpres yang sedang berlangsung,\" ujar Prabowo didampingi para tim kampanye koalisi merah putih. Menurut Prabowo, dirinya tidak bersedia mengorbankan mandat yang telah diberikan rakyat. Prabowo merasa dipermainkan dan diselewengkan dalam proses di KPU. \"Kami siap menang dan kalah, dengan cara yang terhormat dan demokratis dan terhormat,\" ujarnya. Menurut Prabowo, esensi Demokrasi artinya adalah rakyat yang berkuasa, wujud demokrasi adalah pemilihan, sementara esensi pemilihan adalah kejujuran. Prabowo merasa tidak melihat ada kejujuran yang terjadi dalam pemilihan. \"Kalau di satu TPS haknya adalah 300, tapi yang datang adalah 800, itu tidak demokratis. Kalau ada pejabat yang mencoblos-coblos surat suara, itu tidak demokratis,\" ujarnya. Menurut Prabowo, dirinya telah melaporkan kecurangan yang luar biasa. Dia menyebut, ada empat kabupaten di Papua yang tidak melakukan pencoblosan apapun, ada 5.800 TPS yang direkomendasikan Pemungutan Suara Ulang di DKI Jakarta, termasuk ada enam kabupaten di Jawa Timur yang direkomendasikan. \"Kami menemukan beberapa hal yang menemukan cacatnya proses pilpres, sehingga hilang hak-hak WNI,\" ujarnya. Karena itu, Prabowo menilai proses pilpres berjalan bermasalah, tidak demokratis, dan bertentangan dengan UUD 1945. \"Kami menilai KPU tidak adil, tidak terbuka, bahkan aturan dilanggar sendiri,\" ujarnya. Prabowo menyayangkan sikap KPU yang cenderung mengalihkan masalah ke Mahkamah Konstitusi. Seolah-olah, setiap keberatan dari tim Prabowo-Hatta merupakan bagian dari sengketa yang harus diselesaikan melalui MK. \"Padahal sumber masalahnya ada pada internal KPU,\" ujarnya. Dalam pernyataan pers itu, salah satu yang menjadi tanda tanya besar adalah ketidakhadiran Hatta Rajasa, cawapres pendamping Prabowo. Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu tidak terlihat sejak Prabowo dan tim kampanye melakukan rapat tertutup. Unsur PAN yang terlihat selain Taufik adalah Wakil Ketua Umum Drajad Wibowo. Dalam pernyataan resmi yang dibagikan ke para wartawan, hanya ada tanda tangan Prabowo yang tercantum di dalamnya. Di dalam rilis itu, hanya ditambahkan sebuah catatan dengan tulisan tangan berisi \"Atas nama pasangan capres cawapres no 1,\" yang ditulis tepat diatas tanda tangan Prabowo. Mundurnya Prabowo itu ditegaskan oleh Ketua Tim Kampanye Nasional Mahfud MD. Mahfud membenarkan jika Prabowo-Hatta menyatakan mundur dari gelaran pilpres 2014. \"Itu artinya kandidat cuma satu pasangan,\"ujar Mahfud singkat kepada wartawan di rumah Polonia. Mahfud tidak menanggapi terlalu jauh pertanyaan para wartawan. Termasuk spekulasi ketidakhadiran Hatta, yang mensyaratkan Prabowo dengan Hatta berbeda sikap dalam menanggapi hasil akhir pilpres. \"Saya ga tau Hatta kemana,\"kata Mahfud. Mahfud hanya menyampaikan penegasan bahwa jabatan Ketua Tim Sukses dan Tim Kampanye Nasional yang diembannya resmi berakhir. Dirinya menyatakan tidak lagi terkait kerja tim Prabowo-Hatta mulai hari ini. \"Kan masa kerjanya memang sudah habis sampai tanggal 22 Juli,\" tegasnya singkat. Sebagai pengganti, tim Prabowo Hatta menetapkan Yunus Yosfiah sebagai Ketua Timkamnas yang baru. Sekretaris Tim Pemenangan Prabowo Hatta Fadli Zon menyatakan, keputusan Prabowo untuk menarik diri disebabkan tidak adanya sikap kooperatif KPU, untuk menindaklanjuti aduan-aduan yang ada. Karena tidak digubris, maka Timkamnas Prabowo Hatta menyatakan menolak hasil dari KPU. \"Kita menarik diri dr proses ini, kita tiddk mau mengikuti proses yang curang karena dibelakang kita banyak pendukung puluhan juta rakyat Indonesia yang mendukung prabowo-hatta,\" ujarnya. Langkah selanjutnya yang diambil, kata Fadli, adalah langkah politik dan juga langkah hukum. Laporan ke Bawaslu, DKPP akan menjadi bagian upaya Prabowo-Hatta untuk mendapatkan keadilan. \"Kami memang menarik diri. Mereka mau melanjutkan silahkan, mau melegitimasi silahkan. Tapi kami menyatakan menolak hasil itu,\" ujarnya menambahkan. Fadli menilai, tidak ada larangan ketika seorang capres cawapres menarik diri. Ketika ada pelanggaran, hak azasi manusia seorang capres adalah menarik diri \"Untuk apa kita melanjutkan proses ini dijalankan dari proses yang tidak adil dan demokrasi,\" ujarnya. Fadli juga menegaskan, langkah menarik diri ini berarti bahwa pasangan Prabowo-Hatta tidak akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Saat ditanya, Fadli membenarkan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan hak konstitusi itu. \"Ya nanti kita lepas, kita ambil sikap seperti itu,\" ujarnya. Presiden DPP Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta menegaskan bahwa keputusan penarikan diri merupakan kesepakatan bersama koalisi merah putih. Fakta-fakta kecurangan yang terjadi sangat masif, namun banyak rekomendasi yang tidak dilaksanakan. \"Jadi yang terjadi pada dasarnya adalah distrust, ketidakpercayaan terhadap proses penyelenggaraan pemilu dan karena itu kita menarik diri,\" ujar Anis. Anis juga menyiratkan bahwa tidak ada jalan bagi tim Prabowo-Hatta untuk maju ke MK. Koalisi merah putih memilih jalan politik, karena masalah yang terjadi bukan hanya masalah hukum, tapi juga kepercayaan. \"Kita tidak percaya kepada kejujuran dan keadilan para penyelenggara,\" ujarnya. Namun, Anis tidak menjelaskan jalan politik yang dimaksud. Menurut dia, hal tersebut akan ditindaklanjuti dalam proses selanjutnya. \"Sekarang kita sudah menarik diri dan kita akan menyampaikan rencana selanjutnya,\" ujarnya. Ditemui terpisah, Ketua MPP PAN Amien Rais menyatakan, dirinya mengakui jika Hatta tidak hadir dalam rapat tim pemenangan. Namun, dia memastikan tidak ada perpecahan dalam koalisi merah putih yang dibangun. \"Hatta saya rasa di rumahnya. Kan wakil ketua umum di sini, sekjen di sini, jadi sama saja lah,\" ujar Amien yang terlambat datang. Menurut Amien, dirinya atas nama PAN, PAN, bersama seluruh pendukung merah putih, menyatakan menarik diri, sambil meminta supaya KPU menunaikan tugasnya sebaik-baiknya agar tidak terkena pidana. Menurut Amien, kalau KPU main-main dengan amanat rakyat, semua rekomendasi Bawaslu tidak digubris, maka sebaiknya ada tindakan hukum. \"Ini sama-sama anak bangsa, tidak apa berbeda pendapat, yang penting tetap sejuk,\" ujarnya. Amien juga memastikan bahwa Prabowo-Hatta tidak akan mengajukan gugatan ke MK. \"MK bukan urusan sekarang ini. Ada bukti kecurangan. Jadi MK bukan opsi,\" tandasnya. Tak Pengaruhi PAKAR hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra langsung berkicau melalui akun twitternya, @Yusrilihza_Mhd begitu capres Prabowo Subianto menyatakan untuk mundur dari seluruh proses pilpres 2014. Di sela-sela kunjungannya ke Vatikan, mantan mesesneg itu menanggapi soal mundurnya capres nomor 1 itu. Menurutnya, berdasarkan UU Pilpres, calon yang sudah disahkan sebagai calon tidak boleh mundur dengan alasan apapun. Namun, kata Yusril, langkah mundur itu tidak mempengaruhi KPU dalam memuntaskan tugasnya. \"Dengan kata lain, KPU terus saja melakukan rekapitulasi dan mengumumkan hasil pilpres apapun hasilnya,\" ujarnya. Menurutnya, kalau pilpres 2014 ini gagal, maka akan terjadi kevakuman pemerintahan. Sebab, MPR tidak bisa lagi memperpanjang masa jabatan SBY. \"Kevakuman pemerintahan tersebut sangat membahayakan bangsa dan negara, karena itu keselamatan negara harus diutamakan,\" tegasnya.(**)

Sumber: