Tak Terserap, Rp 15 M Dikembalikan

TANGERANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang tidak cakap mengelola bantuan yang diberikan pemerintah pusat. Meski banyak warga miskin yang butuh bantuan kesehatan tapi dana yang diberikan APBN 2012 dikembalikan lebih dari Rp 15 miliar. Awalnya, Pemkab Tangerang menerima bantuan Rp 23,582,194 miliar untuk Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan termasuk Jaminan Persalinan (Jampersal) warganya. Ketidakcakapan pejabat Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tangerang dan minimnya pengetahuan warga menggunakan hak-hak kesehatannya menjadi alasan besarnya dana bantuan APBN itu dikembalikan. Catatan Dinkes Kabupaten Tangerang, ada 906.433 warga Kabupaten Tangerang yang masuk kategori miskin dan berhak atas dana Jamkesmas maupun Jampersal. Namun anggaran yang diberikan APBN untuk warga Kabupaten Tangerang tidak digunakan. Akibatnya dana lebih dari Rp  23 miliar hingga akhir Desember 2012 ini hanya terserap sekitar Rp 8 miliar dan dikembalikan ke kas negara Rp 15 miliar. Dana bantuan APBN bidang kesehatan itu juga termasuk hak mendapatkan transportasi gratis bagi warga miskin yang sakit. Dalam penganggarannya, Jamkesmas maupun Jampersal memberikan biaya trasportasi gratis bagi pasien miskin dari puskesmas ke rumah sakit rujukan. Namun, pada kenyataannya, warga memilih berangkat sendiri ke rumah sakit lantaran tidak disosialisasikannya program tersebut. Akhirnya dana puluhan miliar tak terserap. Dana itu tidak terserap dikarenakan pendataan warga miskin oleh Dinkes Kabupaten Tangerang yang kacau. ”Tiap tahun dana Jamkesmas dan Jampersal yang diberikan oleh pemerintah pusat memang tidak terserap,” ungkap Drg Etta Darmayanti, Kepala UPT Pengelola Jaminan Kesehatan, Dinkes Kabupaten Tangerang. Dia mengatakan, pada 2011 lalu dana Jamkesmas dan Jampersal dari pemerintah pusat kepada Pemkab Tangerang Rp13 miliar dan hanya terserap Rp3 miliar. ”Tahun 2012 ini bantuan dari APBN digelontorkan Rp 23 miliar lebih dan hanya terpakai sekitar Rp 8 miliar hingga akhir Desember ini,” paparnya juga. Terlepas dari besarnya dana yang harus dikembalikan ke kas negara, dia mengaku pada 2013 mendatang sudah ada persiapan untuk memaksimalkan penggunaan anggaran kesehatan dari pemerintah pusat itu. Diantaranya untuk mencetak Kartu Jamkesmas bagi 760.710 warga miskin se-Kabupaten Tangerang berdasar data BPS tahun 2009. Termasuk juga data tambahan sebanyak 165.000-an orang yang baru diperoleh dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Data yang didapat dari Kemenkes ini, dianggap lebih valid dibandingkan data BPS tahun 2005 yang digunakan untuk mencetak kartu Jamkesmas periode 2008 dan berlaku hingga saat ini. ”Data warga miskin penerima Jamkesmas sudah disertakan by name by address. Jadi datanya lebih riil,” katanya juga. Apabila masih ada warga yang tidak ter-cover oleh Jamkesmas, kata Etta lagi, pihaknya juga akan mencetak kartu Jamkesda yang dibiayai oleh APBD pada 2013 mendatang. Kartu Jamkesda yang akan dibiaya dari APBD Kabupaten Tangerang untuk 32 ribu orang. ”Untuk tahun 2013 dana Jamkesda dari APBD Kabupaten Tangerang sebesar 16 miliar. Naik dari tahun 2012 yang hanya 9 miliar,” katanya. Berkaitan dengan jaminan kesehatan bagi seluruh warga Kabupaten Tangerang, saat ini DPRD setempat tengah menggulirkan rancangan peraturan daerah(raperda) inisiatif tentang Jaminan Kesehatan seluruh warga Kabupaten Tangerang. Plt. Sekda Kabupaten Tangerang Iskandar Mirsad, beberapa waktu lalu mengatakan raperda inisiatif jaminan kesehatan ini akan lebih mengoptimalkan fungsi jaminan kesehatan bagi warga Kabupaten Tangerang termasuk penggunaan dana bantuan dari pemerintah pusat dalam bidang kesehatan yang beberapa tahun ini tidak pernah terserap. (kin)