Saksi Prabowo Tolak Tanda Tangan

BENGKULU, BE - Saksi Capres-Cawapres nomor urut 1, Prabowo-Hatta, Marliadi menolak menandatangi berita acara hasil rekapitulasi perolehan suara Pilpres dalam rapat pleno KPU Kota Bengkulu, kemarin. Alasan Marliadi, pihaknya mempersoalkan dan menyatakan keberatan terhadap pelaksanaan Pilpres karena pemilih yang menggunakan KTP/KK mancapai angka 6 ribu orang lebih. \"Ini akan kita pertanyakan kenapa banyak sekali masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT. Sehingga kami keberatan,\" kata Marliadi. Terkait hal tersebut, Ketua KPU Kota Bengkulu Darlinsyah mengatakan, persoalan banyaknya pemilih yang tidak terdaftar di DPT disebabkan tingkat migrasi penduduk di kota berbeda dengan kabupaten. Sehingga sulit untuk menakomodir pemilih tersebut secara keseluruhan. Namun apa yang dilakukan oleh saksi Prabowo-Hatta tersebut, tidak menghalangi keputusan rapat pleno KPU. Dijelaskannya, jika salah satu saksi tidak bersedia memberikan tanda tangan, cukup dengan ditandatangai saksi yang lain ataupun anggota KPU yang ada. \"Sesuai dengan aturan, berita acara ditanda tangi oleh KPU dan saksi. Namun jika tidak ditandatangani saksi, maka bisa ditandatangi oleh saksi atau anggota KPU yang lainnya. Intinya pleno ini tetap sah,\" katanya. Sementara itu, dari rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara di Nala Sea Side Hotel tersebut diketahui, Jokowi-KJ meraih 83.135 suara, sedangkan Prabowo-Hatta 81.132 suara. Suara Jokowi-JK melampaui Prabowo-Hatta dengan perbandingan 50,61 persen dan Prabowo meraih 49,39 persen dari total 164.267 suara.  Selisihnya 0,22 persen. \"Kami sudah melakukan rapat pleno KPU, dan itu sudah sesuai dengan peraturan pemerintah dan tata tertib yang berlaku,\" Ketua KPU Darlinsyah. Ditambahkannya, dari hasil pleno tingkat KPU kota tersebut, hasil perhitungan yang diperoleh tidak ada perbedaan dengan hasil perhitungan yang dilakukan di tingkat PPK. Sebab pihak KPU sudah berusaha maksimal dalam memberikan bimbingan kepada KPPS hingga PPK. \"Sebelumnya kita sudah melaksanakan bimbingan teknik (Bimtek) selama 11 hari yang dimulai dari tingkat KPPS hingga PPK, jangan sampai terjadi kesalahan suara calon, sebab jika terjadi pebedaan akan berakibat hal yang tidak baik,\"ujarnya. Selain itu, Darlinsyah juga mengatakan, pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian, TNI, pemda dan tim kampanye yang telah memberikan pengaman, dan berkerjasama sehingga pleno tersebut dapat berajalan dengan dengan baik. (cw3)

Sumber: