Serapan APBD Rendah dan Predikat WDP Jadi Sorotan

KOTA MANNA, BE – Fraksi-Fraksi di DPRD Bengkulu Selatan (BS) kemarin pada sidang paripurna DPRD BS dengan agenda penyampaian pandangan fraksi atas penjelasan laporan  keuangan pertanggungjawaban  (LKPJ) APBD 2013, Senin, semuanya menyoroti predikat wajar dengan pengecualian (WDP) yang diraih BS. Salah satunya Fraksi dari PAN yang  disampaikan Hendri S Yusdani, kemudian Fraksi dari Golkar yang disampaikan Drs Yunadi, Fraksi  dari Kesatuan yang disampaikan faizal Mardianto SH, Fraksi PPP yang disampaikan Hadiar  Saito  S Sos, Fraksi Sekundang Setungguan yang disampaikan Samsu Hermanto SH dan Abdulhadi dan  Fraksi Hanura disampaikan oleh Dra Nini Yudiarti MSi. Juru bicara Fraksi PAN, Hendri S Yusdani mengungkapkan jika selama kepemimpinan pasangan Redho (Reskan –Rohidin) sebagai Bupati dan wakil Bupati BS periode 2010-2015 BS selalu meraih predikat WDP. Bahkan dalam penyerahan predikat itu selalu ada catatan yang diterima pemda BS terkait faktor yang menyebabkan BS tidak bisa meraih Wajar Tanpa pengecualian (WTP). “Saya rasa kemauan yang kurang untuk  meraih predikat WTP, sebab dengan kerja maksimal maka tidak mustahil WTP dapat diraih,” ucapnya. Juru bicara fraksi-fraksi yang lain pun menyampaikan hal serupa. Diantaranya disampaikan oleh juru bicara Fraksi Sekundang Setungguan, Samsu Hermanto SH, menurutnya sangat disayangkan fredikat WDP tidak pernah lepas dari BS.  Untuk itu ke depanya dirinya berharap agar Pemda BS dapat bekerja lebih giat lagi agar WDP dapat lepas dari tangan. “Harapan kami ke depannya semua perangkat daerah lebih giat lagi agar bisa meraih fredikat WTP,”terang Samsu. Serapan APBD Rendah Selain menyoroti Fredikat WDP, fraksi-fraksi di DPRD BS pun menyoroti serapan APBD 2013. Mereka menilai jika serapan APBD 2013 rendah. Dibuktikan dengan tingginya sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) yang mencapai Rp 57 Milyar. Menurut Samsu Hermanto, tingginya silpa ini membuktikan jika pembangunan tahun 2013 tidak jalan. Pasalnya banyak kegiatan pembangunan di tahun 2013 yang putus kontrak. Bahkan ada kontraktor yang diblacklist. Untuk itu harus menjadi perhatian Bupati agar di tahun 2014 ini kegiatan pembangunan dapat berjalan maksimal. “Kalau melihat hingga saat ini kegiatan pembangunan di BS belum juga berjalan, maka sepertinya serapan APBD 2014 ini sama nasibnya dengan tahun 2013 lalu, untuk itu harus menjadi perhatian Bupati agar kekhawatiran kami tidak terjadi,”ungkapnya. Hal sama pun disampaikan juru bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan  (PPP), Hadiar Saito S Sos. Menurutnya sangat kontras dengan penghargaan yang diraih pemda BS. Sebab pada tahun 2013 dan 2014 ini pemda BS selalu meraih predikat terbaik terhadap perencanaan pembangunan daerah baik itu tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Akan tetapi perencanaan terbaik itu tidak diiringi dengan kegiatan pembangunan yang sebenarnya. Sebab di tahun 2013 banyak pembangunan yang tidak jalan hingga menyebabkan serapan APBD rendah. Hal itu dibuktikan diantaranya banyaknya kegiatan di dinas pekerjaan umum (PU) yang putus kontrak, lalu pembangunan jalan dua jalur di sepanjang jalan A Yani yang tidak terlaksana dan rencananya baru bisa direalisasikan pada tahun 2014 ini. Kemudian masalah hibah lapter dua yang belum juga berhasil hingga saat ini dan masih banyak lagi yang belum berhasil. Untuk itu perlu adanya peningkatan kinerja agar pembangunan di tahun 2014 ini dapat berhasil. “Harapan kami pembangunan di tahun   2013 lalu gagal dapat menjadi pelajaran di tahun 2014 ini agar tidak gagal lagi,” terangnya. Sementara itu pimpinan sidang paripurna yang dihadiri Bupati BS, FKPD dan anggota DPRD BS serta pejabat di lingkungan pemda BS, Gustian Armadi Wakil Ketua I DPRD BS mengungkapkan dengan telah disampaikannya pandangan fraksi-fraksi  DPRD atas penjelasan LKPJ APBD 2013 oleh Bupati, maka sidang paripurna selanjutnya akan digelar hari ini dengan agenda mendengarkan jawaban Bupati atas pandangan fraksi. “Sidang kami lanjutkan besok (hari ini red) dengan agenda mendengarkan jawaban Bupati atas pandangan fraksi-fraksi DPRD BS,” terang Gustian. (369)

Sumber: