Wajib PBB Sulit Didata

PINO RAYA, BE - Rendahnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk Kecamatan Pino Raya lantaran PBB dari penerimaan lokasi perkebunan kelapa sawit eks PTPN VII di wilayah Kecamatan Pino Raya tidak tertagih dibenarkan Kepala Desa Selali, Mislanudin. Menurutnya, tidak tertagihnya PBB tersebut lantaran pihaknya kesulitan untuk mencari pemilik kebun kelapa sawit tersebut. Sebab perkebunan itu sudah sering berpindah tangan atau diperjualbelikan oleh pemiliknya.

Ditambah lagi, saat jual beli lahan tersebut, pemiliknya tidak pernah melapor kepada pemerintahan desa setempat. Sehingga ketika pihaknya ingin menagih PBB pada pemilik pertamanya dahulu, sang pemilik tidak mau membayarnya lantaran lahan itu sudah dijualkannya kepada orang lain. \"Bagaimana kami mau menagih PBB-nya, pemiliknya saja sudah tidak kami  ketahui lagi,\" ujar Mislanudin.

Selain itu, perangkat desa juga sudah sering berusaha untuk mencari pemilik perkebunan itu, akan tetapi tidak ada satupun pemiliknya yang dapat dijumpai. Apalagi kebun eks PTPN VII itu sudah bukan lagi milik warga desa setempat melainkan milik orang lain yang tidak diketahui. \"Kami sudah berusaha tapi pemiliknya tidak kami temukan, jadi kami tidak mampu menagihnya,\" Jelasnya.

Sementara itu Anggota Komisi C DPRD BS Faizal Mardianto SH menyayangkan sikap dari pemerintah desa ataupun pihak Kecamatan Pino raya yang tidak bisa mengumpulkan PBB dari sektor perkeuban kelapa sawit Eks PTPN VII.

Seharusnya, kata dia, jika pemerintah desa ataupun  pihak kecamatan  serius menambah besaran perolehan PBB, maka harus dapat menelusuri pemilik lahan itu dapat mengetahui pembeli terakhir lahan tersebut. \"Kalau mereka sungguh-sungguh untuk menyelusurinya satu-persatu pasti ketemu pemiliknya, tapi itu dibutuhkan keseriusan,\" cetusnya.

Terlebih lagi pada tahun 2014 mendatang pengelolaan PBB akan dikelola langsung oleh Pemkab BS, jika petugas yang bersangkutan tidak serius dalam menjalankan tugas, maka pada tahun 2014 target perolehan PBB akan sulit tercapai. Dengan begitu, maka modal pembangunan di BS dari sektor PBB akan semakin kecil.

\"Seharusnya pengelola PBB tingkat desa dan kecamatan harus kerja ekstra keras, untuk menambah perolehan PBB terutama pada sektor perkebunan kelapa sawit eks PTPN VII, sehingga target PBB dapat tercapai dan perolehan PBB akan meningkat,\" terangnya.(369)

Sumber: