Pemda Bisa Tentukan Formasi Putra Daerah, Tes CPNS Dimulai Juni

Pemda Bisa Tentukan Formasi Putra Daerah,  Tes CPNS Dimulai Juni

JAKARTA, BE - Perubahan sistim seleksi CPNS 2014 dari metode lembar jawab komputer (LJK) ke computer assisted test (CAT), membuat pemerintah memajukan jadwal tes. Biasanya tes dilakukan sekitar Oktober-November, kini dimajukan ke pertengahan tahun. \"Karena sistim seleksinya bertahap dan tidak serentak, tesnya kita majukan mulai Juni,\" ungkap Deputi SDM Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmaja. Tes ini akan berlanjut terus hingga seluruh instansi selesai menggelar tes. Setiap instansi diperkirakan membutuhkan waktu sepekan untuk menguji. \"Tidak butuh perangkat komputer terlalu banyak untuk sistim CAT ini. Cukup 50 unit tiap instansi sudah cukup,\" ujarnya. Dengan 50 unit komputer, tambah mantan pejabat di Jawa Barat ini, sehari bisa dites 200 pelamar. Sistim CAT ini didesain untuk empat gelombang. \"Jadi kalau 50 unit komputer bisa empat gelombang sehingga sehari 200 orang dapat dites,\" ucapnya. Lebih lanjut dikatakan, instansi pusat akan lebih dulu melakukan tes pada Juni mendatang. Lantaran instansi pusat lebih siap ketimbang daerah. Meski begitu tidak menutup kemungkinan ada juga daerah baik provinsi maupun kota yang akan dimulai tes Juni. \"Jadwalnya akan disesuaikan nanti, karena Panselnas harus mengatur materinya sebelum pelaksanaan tes. Jadi materinya akan dikasih kalau instansinya sudah siap,\" tandasnya. KemenPAN-RB juga menjamin metode computer assisted test (CAT) yang akan dilakukan dalam seleksi CPNS 2014 aman dari kecurangan. Pasalnya, selain materi soalnya sudah dikunci oleh Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), perangkat komputer yang akan digunakan juga bakal diperiksa seluruhnya. \"Lemsaneg dan BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) akan memeriksa infrastrukturnya, barangkali ada data aneh yang bisa mempengaruhi saat materinya diinput ke komputer,\" katanya lagi. Ia menyampaikan, sebelum materi dimasukkan, perangkat komputer harus dalam kondisi clear. Itu sebabnya, dalam pengadaan CPNS nanti, Panselnas akan melakukan pemeriksaan ketat. \"Sama seperti sistim LJK, semua data akan dikunci dan akan dibuka saat tes dimulai,\" ucapnya. Setiawan pun meminta agar pelamar tidak perlu khawatir akan terjadi kebocoran data. Sebab, selama ini hasil tes lewat metode CAT sangat objektif.\"Namanya kejahatan teknologi pasti ada, namun teknisnya kita ada BPPT yang sudah memikirkan berbagai kemungkinan seperti itu. Yang jelas, kami yakin metode CAT adalah cara paling tepat untuk mengurangi kecurangan dalam penerimaan CPNS,\" tandasnya. Kewenangan Daerah Pemerintah daerah (Pemda) diberikan kewenangan menentukan formasi penerimaan CPNS yang akan dibuka untuk umum. Begitu juga formasia yang khusus putra daerah. Meski begitu, Pemda diminta jangan sampai ada formasi kosong karena tidak adanya pelamar. \"Tahun lalu banyak daerah yang protes karena hasil tes terbanyak yang lulus bukan putra daerah asli. Tahun ini, sistimnya kita ubah dengan memberikan kesempatan Pemda mempetakan mana formasi yang khusus untuk putra daerah,\" kata Setiawan. Walaupun Pemda diberikan keleluasaan untuk menentukan formasi khusus putra daerah, Setiawan mewanti-wanti agar tidak semuanya dimonopoli, terutama untuk jabatan strategis. Misalnya formasi dokter umum ataupun spesialis. Bagi daerah yang kurang SDM-nya, wajib membuka formasi tersebut untuk umum. \"Jangan sampai Pemda karena ingin putra daerah semuanya tercover, lantas formasinya semuanya ditutup untuk umum,\" tegasnya. Untuk mencegah monopoli itu, menurut Setiawan, pihaknya yang akan mengkaji usulan Pemda tersebut. Contohnya, bila di daerah A kelebihan tenaga administrasi kemudian Pemda mengajukan seluruh formasi tenaga administrasi, KemenPAN-RB tidak akan menggolkannya. Sebab, jika semua aparatur diisi dengan tenaga administrasi, kualitas pegawai di daerah tidak dapat meningkat. \"Formasi yang dikasih hanya sesuai kebutuhan saja. Kalau sudah kelebihan, tidak akan kami kasih karena nanti membebani anggaran negara maupun daerah,\" pungkasnya.(**)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: