Simpan Pinjam Nunggak Rp 800 juta

KOTA BINTUHAN, BE- DPRD Kaur kemarin menggelar rapat bersama Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri  dan juga pihak satker Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Desa dan Keluarga Berencana (BPMD-KB). Rapat tersebut mengenai laporan pertanggungjawaban kegiatan tahun 2012, dalam program simpan pinjam perempuan (SPP) menunggak sebesar Rp 800 juta.

Dalam rapat yang dimpimpin anggota DPRD Kaur Ahmad Kudsi diruang komisi I menegaskan, bahwa program PNPM di ini berjalan cukup baik, secara administrasi maupun penerapan pembangunan dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Dari dana awal sekitar Rp 17 miliar, perguliran dana tersebut saat ini mencapai 100 persen. Namun untuk simpan pinjam  menjadi kendala dalam perputaran SPP tersebut apakah masyarakat bisa mengembalikan. Hal inilah yang seharusnya dilakukan evaluasi.

\"PNPM MD tahun 2013 turun Kaur hanya mendapatkan Rp 3 miliar yang sebelumnya Rp 17 miliar. Karena SPP banyak yang menunggak sehingga pusat mengurangi dana tersebut. Namun sebenarnya bukan itu saja yang mengurangi turunnya PNPM, tapi sebagian karena SPP,\" jelasnya.

Dikatakanya, bahwa berdasarkan pantauan DPRD tunggakan tersebut 72 % macet di ketua kelompok simpan pinjam perempuan. Dalam mengatasi persoalan kemacetan tersebut, berdasarkan peraturan yang ada melalui mekanisme teguran hingga pelaporan kepada pihak yang berwajib jika diketahui adanya penggelapan uang simpan pinjam. \"Selain itu, pihak UPK akan membentuk pendamping kelompok yang akan memberdayakan kelompok baik secara administrasi maupun penguatan usaha, seharusnya selektif untuk melakukan verifikasi mana yang ada kegiatan produktif seharusnya diberikan pinjaman,\" jelasnya.

Dari 10 kecamatan yang menerima SPP yang paling besar tugakanya yakni Kecamatan Maje Rp 325 juta, Tanjung Kemuning Rp 257 juta dan Kaur Utara Rp 105 juta. Sedangkan 7 kecamatan lainnya tidak begitu parah. \"DPRD meminta pihak BPMD KB untuk melakukan evaluasi terhadap kelompok, agar segera mengembalikan uang negara tersebut,\" jelasnya.

Kepala BPMD KB Sepuan Yunir MM melalui Kabid Pemerintahan Desa Ismin SSos mengatakan, bahwa simpan pinjam yang dilakukan oleh masyarakat desa, sebenarnya persoalan yang serius. Namun kejadian ini bukan hanya di Kabupaten Kaur saja namun se Indonesia, disamping itu juga turun PNPM MD tahun 2013 lantaran bukan karena SPP masyarakat nunggak. Tapi karena adanya penekanan angka kemiskinan di Kaur ini. Sehingga semuanya untuk bangunan dan lainnya dikurangi. \"Kita akan melakukan evaluasi lagi, menyikapi persoalan tersebut. Dalam waktu dekat ini akan kita panggil kelompok SPP setiap desa di 10 kecamatan,\" pungkasnya.(***)

Sumber: