DPRD Akan Pangkas Anggaran SKPD

BINTUHAN, BE- Jika tidak memenuhi kriteria program nasional, maka anggaran SKPD yang sudah diplot dalam KUA PPAS akan dipangkas oleh DPRD Kaur. Karena ada beberapa SKPD ditemukan anggaran yang membengkak tidak sesuai kepentingan masyarakat. Pihaknya akan melakukan evaluasi, sehingga anggaran SKPD mempunyai peran penting sebegai pelayan publik. \"Kita akan pangkas atau kita alihkan kepada dinas lainya, sesuai dengan kepentingan masyarakat dan program yang bermanfaat. Hal ini masih akan kita evaluasi bersama nantinya,\" ujar Komisi III Bidang Anggaran DPRD Kaur H Sonuhdi SE, kemarin.

Menurutnya, dalam penjabaran anggaran terhadap SKPD seharusnya harus dilihat kondisi masyarakat sekarang, diantaranya masyarakat mayoritas petani. Namun kenyataanya anggaran Pertanian justru sama sekali belum menyentuh Rp 6,9 miliar.  Hal ini akan ditambah anggaranya Rp 3 miliar. Dana Rp 3 miliar akan diambil dari anggaran SKPD yakni DKP yang mencapai Rp 11 miliar, warga Kaur mayoritas bukan nelayan, sehingga DKP cukup Rp 9 miliar, namun itupun masih ada pengurangan kembali.

\"Penambahan pertanian lantaran untuk mengatasi bibit padi, irigasi dan sarana pertanian lainya. Hal ini yang seharusnya dilakukan penganggaranya. Oleh karena itu akan kita pangkas kembali jika kurang perioritas,\" jelasnya.

Selain Pertanian yang ditambah, pihaknya juga melihat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) anggaranya hanya Rp 1 miliar, pada hal kebakaran sering terjadi ditambah dengan bencana alam yang sekarang ini. Hal ini akan dilakukan penambahan, namun berapa anggaran yang dibutuhkan masih dalam evaluasi nantinya. Mana SKPD Yang akan dipangkas maka anggaran itu akan dimasukan ke BPBD.

\"Makanya kita tetap memprioritaskan anggaran untuk mobil kebakaran setidaknya 3 unit dan penanggulan bencana alam, kemungkinan anggaran akan ditambah 2 atau 3 miliar lebih,\" jelasnya.

Selain itu pula, tambah Sonuhdi, tahun 2013 memang infrastruktur masih menjadi prioritas utama. Seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU) anggaranya mencapai Rp 51 miliar. Pihaknya tetap akan melihat rancangan Kerja anggaran (RKA) untuk apa saja, sehingga evaluasi ini apakah sesuai atau tidak jika tidak maka akan dipangkas sesuai dengan prioritas.

\"Kita juga akan membandingkan jika anggaran SKPD ini sudah sesuai dengan 11 program pembangunan Nasional, namun DPRD nilai belum masuk dalam kategori tersebut karena masih banyak yang harus dievaluasi,\" jelasnya.(***) 

Sumber: