Dewan Pertanyakan Kado HPN

BENGKULU, BE - Perhelatan Hari Pers Nasional (HPN) di Bengkulu telah usai hampir 2 bulan yang lalu, namun kado atau sumbangan pemerintah pusat terhadap pembangunan di Bengkulu belum juga terlihat dengan jelas. Kondisi ini berbanding terbalik dengan provinsi-provinsi lain menjadi tuan rumah HPN, mereka berhasil mendapatkan kucuran dana mencapai triliunan rupiah. Sedangkan Provinsi Bengkulu sendiri hingga saat ini baru mendapatkan kucuran dana sekitar Rp 107,2 miliar. \"Harusnya kucuran dana pembangunan dari pemerintah pusat sebagai dampak menjadi tuan rumah HPN ini memang sudah terlihat, namun kenyataannya dana yang diperoleh masih sangat minim sekali,\" ungkap Ketua Fraksi PAN, Drs Gustianto, kemarin. Untuk menggelar hajatan yang dihadiri presiden SBY tersebut, Pemerintah Provinsi Bengkulu telah menghabiskan anggaran mencapai Rp 40 miliar. Dengan harapan pemerintah pusat merealisasi proposal yang diajukan sebesar Rp 8,4 triliun. \"Nanti akan kami pertanyakan hal ini kepada eksekutif. Apa kendalanya yang membuat Bengkulu tidak mendapatkan anggaran dari penyelenggaran HPN itu,\" ujarnya. Menurutnya, harusnya pihak eksekutif lebih agresif menjemput bola dan berkoordinasi dengan kementeriannya masing-masing. Jika hanya menunggu, maka dapat dipastikan kementerian tidak akan mengabulkan usulan yang tertera pada praposal tersebut. \"Yang jelas masyarakat sangat menantikan sumbangan pemerintah pusat atas kado sebagai tuan rumah HPN. Jika tidak dapat, kami akan kecewa berat,\" paparnya. Kendati demikian, Gustianto tetap berharap  agar setiap SKPD di lingkungan pemprov mendapatkan dana yang sudah diusulkan untuk pembangunan jalan, jembatan dan sejumlah sarana dan prasarana lainnya. Menurutnya, saat ini masih ada waktu untuk berkoordinasi dengan pihak kementerian, karena APBN-Perubahan 2014 tengah dibahas. \"Harapan kita hanya ada dua, yakni dianggarkan dalam APBN Perubahan 2014 dan APBN 2015. Jika dalam kesempatan keduanya belum juga terealisasi, berarti kita gagal mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Karena legislatif dan presiden sendiri akan mengakhiri masa jabatannya pada tahun ini,\" tukasnya. Sebelumnya, Asisten II Setdaprov, Ir H Edi Waluyo SH MSi mengungkapkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna mendapatkan kucuran dana tersebut.   \"Tidak hanya Dinas PU dan Bappeda saja yang terus berkoordinadi, melainkan semua SKPD lainnya juga gencar melakukan komunikasi dengan kementeriannya masing-masing,\" tukasnya. (400)

Sumber: