Realisasi Pupuk Bersubsidi Mandeg

KEPAHIANG, BE - Realisasi penyaluran pupuk di Kepahiang sampai dengan bulan November ini baru mencapai sekitar 75 persen dari total alokasi pupuk di Kepahiang yang mencapai 155 ton per tahunnya. Hal ini berdasarkan perhitungan jumlah pupuk yang ada di tingkat distributor di Kepahiang. Minimnya realisasi pupuk bersubsidi ini menurut distributor pupuk dikarenakan kurangnya pemahaman para petani yang tergabung dalam kelompok tani (poktan) akan penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebagai salah satu penebusan pupuk ditingkat pengecer pupuk bersubsidi.

\"Kalau kita amati realisasi penyaluran pupuk bersubsidi yang baru mencapai 75 persen ini karena kurangnya pemahaman petani dalam menyusun RDKK, sehingga banyak pupuk yang belum tertebus ditingkat pengecer,\" ujar distributor pupuk bersubsidi Kepahiang Agus Sandrila kemarin kepada BE.

Dikatakannya, walaupun pupuk bersubsidi belum terealisasi sepenuhnya pihaknya selaku distributor menyakini jika siswa 25 persen pupuk bersubsidi yang belum ditebus ini akan diserap sepenuhnya oleh kalangan petani. Ini karena selain untuk tahun 2012 ini masih menyisakan sekitar 1,5 bulan lagi, juga pada saat ini hampir seluruh petani di Kepahiang tengah memasuki masa musim tanam sehingga sangat membutuhkan pupuk bersubsidi.

\"Dengan sisa 1,5 bulan untuk tahun 2012 ini kita yakin pupuk bersubsidi di Kepahiang ini akan terserap sepenuhnya karena selain itu juga para petani juga dalam masa tanam,\" jelasnya.

Sementara itu, Kapolres Kepahiang AKBP Sudarno SSos MH menyapaikan jika sistem pendistribusian pupuk yang dilakukan saat ini di Kepahiang masih dinilai salah. Karena Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) masih disusun oleh Dinas Pertanian (Dispertan) dan Distributor.

\"Seharusnya menyusun RDK/RDKK itu langsung kelompok tani (poktan). Data dari poktan dari masing-masing wilayah di Kepahiang ini kemudian diberikan kepada instansi terkait. Nah, dari data itulah RDK/RDKK diusulkan ke pemerintah pusat untuk kebutuhan pupuk. Kalau caranya masih disusun oleh dinas dan distributor saya yakin kelangkaan masih saja akan terjadi,\" ujar Kapolres saat acara coffee morning di Makoramil Kelurahan Dusun Kepahiang, Kamis (23/11) kemarin. Dikatakannya, jika ada distributor atau pengecer melakukan penyelewengan akan pupuk bersubsidi ini pihaknya akan menindak tegas jika mengetahui hal tersebut.

\"Berdasarkan rapat kami terakhir di Mapolda Bengkulu, pupuk bersubsidi itu mekanisme disalurkan bukan dijual, artinya pengecer pupuk yang ada sudah memiliki dafftar poktan yang akan disalurkan,\" kata Sudarno. Menurutnya, tidak ada penambahan uang transportasi pada pendistribusian pupuk bersubsidi, karena margin keuntungan bagi distributor dan agen sudah diatur oleh pemerintah.

\"Kalau mau kaya jangan jadi distributor pupuk, karena margin keuntungan bagi distributor dan agen sudah ada aturannya. Kalau mau kaya kata pak bupati tanam sengon saja. Kami juga terus mengawasi distribusi pupuk ini,\" tegasnya. Sudarno juga mengatakan bahwa pupuk bersubsidi saat ini juga sudah sangat bisa dibedakan dengan pupuk pada umumnya. Dimana saat ini pupuk bersubsidi tidak lagi pakai merek asal perusahaan seperti Pupuk Sriwijaya, tapi sudah pakai nama Urea Indonesia dan juga warna pupuk bersubsidi itu bukan putih lagi melainkan pink.

\"Untuk diketahui pula, semua distributor dan agen harus menjual pupuk bersubsidi ini sesuai HET yang ditetapkan pemerintah dan jika ada yang tidak menjual melebihi HET laporkan saja pada kami,\" tandas Kapolres. (505)

Sumber: