Kades Minta Gaji Rp 2,5 Juta

BINTUHAN, BE– Forum Komunkiasi Kepala Desa (FKKD) Kabupaten Kaur akan melakukan hearing di DPRD Kaur. Puluhan kades ini menuntut gaji Rp 2,5 juta. Saat ini gaji kades hanya Rp 1,5 juta. Kades juga meminta Pemkab mengalokasikan 10 persen untuk Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD Kaur 2014 mendatang. \"Jika menurut PP Nomor 72 tahun 2010 alokasi ADD harus sesuai dengan PP tersebut yakni 10 persen dari APBD Kaur, kemudian FKKD wajar mengajukan kenaikan gaji, karena sudah stara dengan kinerjanya,\" kata Sekretaris FKKD Kabupaten kaur Widi Harto, kemarin. Selian kenaikan gaji perangkat desa BPD, pihaknya juga akan mengusulkan kenaikan gaji atau insentif pengurus masjid. Karena guru ngaji dan pengurus masjid sudah sepatutnya diberikan insetif berlebih. Mereka pemuka agama tugasnya cukup berat. \"Ini harsu ada kebijakan bagi Pemkab agar semuanya bisa disetujui,\" jelasnya. Kemudian itu,  surat permintaan hearing sendiri sudah diajukan kemarin dan meminta digelar hari ini. Karena semua yang diajukan sudah ada dalam surat yang sudah dilampirkan ke DPRD Kaur. \"Jadi kemungkinan ada sekitar 20 kades yang akan melakukan hearing ke DPRD Kaur,\" jelasnya. Sementara itu, gaji kades yang selama ini hanya Rp 1,5 juta diusulkan menjadi Rp 2,5 juta, Sekdes non PNS Rp 900 ribu diusulkan Rp 1,5 juta, Rp 750 ribu diusulkan sebesar Rp 1 juta. Sementara gaji Imam yang selama ini hanya Rp 200 ribu/bulan juga diusulkan sebesar Rp 500 ribu, sedangkan khatib, bilal dan garim yang selama ini hanya digaji sebesar Rp 140 ribu diusulkan sebesar Rp 400 ribu. Kenaikan lain juga diusulkan untuk guru ngaji yang selama ini hanya digaji sebesar Rp 240 ribu menjadi Rp 450 Ribu. \"Kenaikan ini masih wajar karena itupun sebenarnya masih kecil, oleh karena itu diharapkan adanya perhatian Pemkab Kaur,\" jelasnya. Sementara itu, Ketua DPRD Kaur Samsu Amanah SSos mengatakan menanggapi positif usulan tersebut. Pihaknya sangat mendukung usulan kenaikan honor baik kepala desa dan juga perangkat masjid. Namun semuanya itu ada pertimbangan- pertimbangan yang harus dilakukan. \"Memang kita akui untuk honor perangkat masjid masih jaduh dari cukup kami sangat memahami hal ini, namun semuanya harus melihat bagaimana kinerja dan juga hasil evaluasi pemkab, ini yang harus diperhatikan,\" jelasnya. Disisi lain, Sekda Kaur Nandar Munadi SSos mengatakan pihaknya belum melakukan kenaikan semua perangkat desa karena semuanya dilihat dari kinerjanya. Namun bukan beerati kinerja selama ini buruk. Akan tetapi jika bisa lebih baik lagi. \"Untuk menaikan honor itu butuh proses, karena pertimbanganya ABPD kita. Karena masih banyak kegiatan yang harus dilakukan, oleh karena itu kita sama-sama memahami kondisi yang ada sekarang,\" jelasnya. (823)

Sumber: