Fokus Jalur Evakuasi Lebong-Jambi

Rakor Forum Gubernur Se-Sumatera 2013 BENGKULU, BE - Forum Gubernur se-wilayah Sumatera 2013, yang berlangsung pada 18-20 November di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, menghasilkan tujuh kesepakatan dan rencana tindaklanjut tahun 2014. Gubernur yang menghadiri Rakorgub antara lain Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho, Gubernur Sumbar Irwan Prayitmo, Gubernur Lampung Sjachroedin SP, Gubernur Jambi Hasan Basri, Gubernur Babel, dan Gubernur Bengkulu H Junaidi Hamsyah. Diungkapkan, Gubernur Bengkulu H Junaidi Hamsyah, SAg MPd menjelaskan, kesepakatan itu antara lain, memperkuat manajemen pengelolaan BPBD masing-masing provinsi dalam penanggulangan bencana. Termasuk kerjasama provinsi dalam pengelolaan lahan, hutan dan air. \"Dalam hal ini, ada beberapa langkah yang akan dilaksanakan pada tahun 2014, antara lain  surat dari Ketua Forum Gubernur Sumatera kepada BNPB tentang pembentukan seketariat bersama mitigasi, penanggulangan bencana dan pusat logistik bencana wilayah Sumatera,\" jelasnya. Kemudian,  Ketua Forum Gubernur akan membuat surat kepada Menteri Kehutanan tentang izin pinjam pakai wilayah hutan taman nasional kerinci sebelat (TNKS) untuk pembangunan jalur evakuasi bencana dari Kabupaten Lebong (Bengkulu) – Jambi – Sumatera Barat – Sumatera Selatan. Selain itu,  Ketua Forum Gubernur juga akan membuat surat  kepada BNPB tentang pembiayaan pembangunan jalur evakuasi bencana dari Kabupaten Lebong (Bengkulu) – Jambi – Sumatera Barat – Sumatera Selatan. \"Tahun 2014, masing-masing provinsi akan memperkuat manajemen pengelolaan BPBD, serta memperkuat koordinasi  lintas provinsi apabila salah satu provinsi tertimpa bencana,\" jelasnya. Forum gubernur se Sumatera menunjuk Provinsi Jambi sebagai pusat logistic bencana di wilayah Sumatera. Terkait penanggulangan bencana, juga dipandang perlu adanya pembangunan lapangan terbang printis/helipad di setiap daerah rawan bencana. \"Serta mendorong semua provinsi yang memiliki wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil  se-Sumatera untuk melakukan kerjasama pengembangan bidang ekonomi,\" jelas gubernur. Kemudian, forum gubernur menyepakati untuk membentuk sistem informasi terpadu (BOOST di Babel)  di masing-masing provinsi, agar masing-masing provinsi terintegrasi dalam hal data dan informasi sektor kelautan dan perikanan.  Selain itu, juga mendorong pemerintah pusat  untuk menyusun dokumen masterplan  pengembangan ekonomi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil se-Sumatera. Pada forum gubernur, juga ditetapkan pelaksanaan “Visit Sumatera 2015”. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan membuat situs/ website bersama pariwisata se-Sumatera, dan laksanakan pameran pariwisata se-Sumatera. \"Tujuannya untuk mendorong pemerintah pusat untuk memantapkan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di wilayah Sumatera,\" jelasnya. Hal lainya, mendorong peran pemerintah dan swasta untuk membangun kawasan industri hilir sesuai potensi daerah. Pengaturan regulasi dalam ekspor produk hasil perkebunan, pertanian, perikanan dalam bentuk produk olahan. Selain itu, memberikan insentif bagi investor untuk industri hilir, mengoperasionalkan pemanfaatan bersama terminal agribisnis sebagai pusat  distribusi regional Sumatera mendukung sistem logistik nasional.  Memanfaatkan terminal agribisnis lampung sebagai terminal dilaksanakan penanganan  pasca panen (sortasi, grading, packaging) dan distribusi produk pertanian dari dan ke  Sumatera/Jawa. Junaidi mengatakan, rakorgub juga mendorong pemerintah daerah menuju kemandirian dan keamanan pangan. Serta,  mendorong pemerintah daerah untuk menyiapkan peta kawasan produksi, distribusi, dan  pemasaran yang akhirnya diintegrasikan untuk peta Sumatera.  Kesepakatan lain, yaitu mendorong pemerintah daerah untuk membuat perda tentang perlindungan lahan pangan  berkelanjutan dan sosialisasi untuk implementasinya. Membuat kerjasama daerah untuk ketersediaan pangan lokal; (perdagangan  interregional). Mendukung Provinsi Aceh dan atau Sumatera Utara sebagai tuan rumah PON XX Tahun  2020. \"Untuk langkah penguatan rencana aksi itu, Kesepakatan Forum Gubernur se-Sumatera perlunya  untuk mengawal sampai  tertuang dalam Dokumen RPJMN 2015-2019. Sebab itu, perlu pembentukan teknis
KESEPAKATAN RAPAT KOORDINASI FORUM GUBERNUR SE-WILAYAH SUMATERA  2013 TANGGAL 18-20 NOVEMBER 2013 DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 1. Memperkuat Manajemen pengelolaan BPBD masing-masing Provinsi dalam penanggulangan bencana, termasuk kerjasama provinsi dalam pengelolaan lahan, hutan dan air. 2. Mendorong semua provinsi yang memiliki wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil  se-Sumatera untuk melakukan kerjasama pengembangan bidang ekonomi. 3. Menetapkan pelaksanaan “Visit Sumatera 2015” 4. Mendorong peran pemerintah dan swasta untuk membangun kawasan industri hilir sesuai potensi daerah. 5. Mendorong pemerintah daerah menuju kemandirian dan keamanan pangan. 6. Mendukung Provinsi Aceh dan atau Sumatera Utara sebagai tuan rumah PON XX Tahun 2020. 7. Penguatan rencana aksi Kesepakatan Forum Gubernur se-Sumatera dan mengawal sampai tertuang dalam Dokumen RPJMN 2015-2019.

Sumber: