Kinerja Pemprov Lelet, Dewan Minta Gub Tegas

BENGKULU, BE - Kinerja Pemerintah Provinsi Bengkulu dinilai sangat \"lelet\". Banyak anggaran tidak terserap secara maksimal. Sudah hampir penghujung  pelaksanaan APBD 2013 belum mencapai 50 persen. \"Kami dari Fraksi Raflesia Bersatu meminta saudara gubernur  Bengkulu  untuk tegas menjalankan fungsinya,\" kata Anggota Fraksi Raflesia Bersatu, Suharto SE, MBA, kemarin. Dalam pembahasan APBD 2014, pihaknya meminta gubernur  agar mencermati kembali Raperda APBD 2014 apakah sudah terserap maksimal untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.  \"Kami meminta gubernur untuk mengevaluasi kinerja aparatur yang menyebabkan kurang terserapnya APBD tahun 2012 dan APBD 2013. Hasil peninjauan di lapangan dipastikan masih dibawah 50%. Dapat dipastikan hasilnya akan sangat buruk, mengingat sudah dipenghujung tahun,\" katanya. Suharto mengatakan, pihaknya meminta gubernur untuk mengkaji ulang kewajaranPendapatan Asli Daerah, misalnya pemanfaatan hotel, atlet, kolam renang, dan aset daerah lainnya. \"Menurut kami masih bisa dimaksimalkan,\" jelasnya. Pihaknya juga memiliki permintaan khusus, agar gubernur mengevaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Balitbang, dan Bappeda.  \"Khusus Dinas PU, kami mengharapkan agar dalam pelaksanaan tender  menggunakan aplikasi modern. Di dalam ULP bisa terbuka dan tidak lamban, karena menghambat pelaksanaan lelang seluruh proyek-proyek,\" katanya. Sementara itu menanggapi rendahnya serapan anggaran dari Dinas PU. Wagub mengaku sebenarnya secara lisan ia sudah mewarning usai upacara Peringatan Hari Pahlawan 10 November.   \"Sebelum semuanya diungkap dalam rapat paripurna DPRD saya sudah menanyakannya dengan Kadis PU dan ada jawaban beliau dengan berbagai alasan, sulit untuk melakukan tender dengan berbagai tahapan melalui LPSE. Dan saya katakan tidak ada alasan, kalau semuanya terencana dengan baik dan segera mencarikan solusinya,\" kata Wagub. Ia mengaku setuju dengan kritikan dewan yang meminta agar Gubernur mengevaluasi semua SKPD yang kinerjanya rendah, karena akan berdampak pada pembangunan di Provinsi Bengkulu dan kinerja pemerintah di mata masyarakat. \"Saya setuju usulan dewan agar gubernur melakukan evaluasi dan ini akan saya sampaikan dengan gubernur, memang sudah disampaikan di Teva (Tim Evaluasi penyerapan anggaran) tapi tidak bisa pula dijadikan ukuran 100 persen, yang penting aplikasi dilapangan masyarkaat tahunya jalan yang rusak itu diperbaiki,\" katanya. (100)

Sumber: