PKH Tidak Tepat Sasaran, Warga Demo BPS dan Dinsos

TAIS, BE - Merasa tak terima dengan sejumlah nama penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di desanya, belasan warga dari Desa Napalan Kecamatan Talo sekitar pukul 10.00 WIB mendatangi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Seluma dan Dinas Sosial (Dinsos) Seluma. Menurut warga, penerima PKH itu adalah keluarga kepala desa, keluarga sekretaris desa dan keluarga perangkat desa, padahal masih banyak warga yang benar membutuhkan ketimbang mereka. \"Di desa kami itu yang dapat PKH hanya keluarga kades, sekdes dan perangkat desa. Memang ada yang layak menerima, tapi banyak juga yang tidak layak. Padahal masih banyak warga yang lebih layak menerima,\" ujar Elda Eriani dan Baksir. Mengingat pendataan dilakukan oleh BPS, maka warga berinisiatif mendatangi BPS. \"Makanya kami datang kesini, kok bisa pendataan BPS seperti itu. Banyak warga yang lebih layak menerima, tapi malah tidak dapat. Tidak hanya PKH di Desa Napalan, juga penerima bantuan langsung sementara (BLSM), raskin termasuk prona,” Elda. Menurut Elda, warga yang menerima bantuan itu  tidak tepat sasaran, karena ada yang punya mobil dan rumah berlantai keramik. “Ini merupakan bentuk dari tebang pilihnya BPS dan Dinsos dalam menjalankan program pemerintah. Semestinya mereka lebih cermat menyikapi kesenjangan pembagian bantuan dari pusat ini,” sesalnya. Ditambahkannya, selain itu ada oknum perangkat desa yang meminta warga menyerahkan uang Rp 600 ribu bagi yang mengurus prona. Sudah sebanyak 50 warga yang mengurus dan menyerahkan uang itu. \"Entah kemana sekarang uangnya, kami tunggu-tunggu belum juga ada. Kami perwarga Rp 600 ribu dipungut, padahal itukan gratis,\" keluhnya lagi. Pertemuanpun dilakukan langsung bersama dengan Koordinator Statistik Kecamatan BPS Seluma, Supriansyah. Ditegaskan bahwa pihaknya hanya mendata, sedangkan yang menentukan penerima dan mengusulkan program PKH sepenuhnya tanggung jawab Sekretariat PKH yang ada di kabupaten dan kecamatan. Selain itu, BPS tidak pernah dilibatkan dalam program PKH dan BPS sendiri tidak tahu warga mana saja yang dapat PKH dan program bantuan sosial lainnya. “Kita tidak pernah dilibatkan dalam menentukan penerima PKH, hanya saja kita melakukan pendataan dan untuk jelasnya silakan tanya saja langsung ke Dinsos,” sampainya Usai dari BPS, puluhan warga ini langsung melanjutkan aksi mereka dengan mendatangi Dinsos Seluma. Disini disambut sejumlah pejabat Dinsos. Menanggapi keluhan warga tersebut, pejabat Dinsos mengatakan, penerima bantuan itu diusulkan kemudian diverifikasi oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Selanjutnya Dinsos hanya menerima surat pemberitahuan warga-warga yang mendapatkan PKH. “Kita tidak mengetahui, hanya mengusulkan saja dan yang menentukan hanyalah tim TNP2K,” Kepala Dinsos Seluma, H Budi Hermanto  SH MH. Diketahui, PKH merupakan program bantuan dari pemerintah pusat yang setiap kepala keluarga (KK) menerima antara Rp 800 ribu hingga Rp 3,8 juta/tahun. Untuk tahun ini, ada penambahan penerima PKH sebanyak 1.404 se-Kabupaten Seluma yang tersebar dari 4 kecamatan, yakni Kecamatan Talo, Talo Kecil, Sukaraja dan Seluma Utara. Sedangkan di tahun sebelumnya sudah ada sekitar 1.400 warga penerima PKH, yang juga di 4 kecamatan masing-masing Kecamatan Semidang Alas (SA), Semidang Alas Maras (SAM), Ulu Talo dan Ilir Talob

Sumber: