PKS Nilai KPU Tak profesional

PKS Nilai KPU Tak profesional

JAKARTA - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini mengaku prihatin dengan persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014 yang belum kunjung tuntas. Namun siang ini KPU berencana akan menetapkannya.

\"Penetapan DPT ini sudah ditunda dua kali, tapi ternyata belum siap juga. Ini artinya validitas data masih bermasalah, pertanda KPU tidak profesional,\" kata Jazuli, Senin (4/11).

Menurut anggota Komisi II DPR itu, sudah menjadi tugas pokok KPU menghadirkan DPT yang valid dan seharusnya tugas itu tidak sesulit seperti yang terjadi saat ini. Apalagi sepanjang 5 tahun terjadi banyak Pilkada di daerah yang semuanya menggunakan DPT.

\"Harusnya DPT Pilkada itu juga bisa jadi salah satu rujukan. Lah kalau sampai sekarang DPT masih carut-marut, saya juga bingung. DPT di pilkada-pilkada itu bagaimana validasinya, atau bagaimana mengelolanya?\" tanya Jazuli.

Pihaknya juga menilai kurang baiknya kerjasama antar instansi, terutama KPU dengan Kementerian Dalam Negeri, apalagi rujukan awal data KPU berasal dari DP4 yang dikirim oleh Kemendagri yang kemudian diverifikasi ulang.

\"Yang meninggal dicoret, yang menikah dan berusia 17 tahun dimasukkan ke dalam DPS. Itu saja kan kerjanya, tapi kenapa sulit sekali kelihatannya. Ini artinya masing-masing lebih mengedepankan ego, tidak bisa kerjasama dengan baik,\" tegasnya.

Karena itu, Jazuli juga mengingatkan Kemendagri ikut bertanggungjawab. Apalagi ketika mengajukan proposal e-KTP, Mendagri Gawamawan Fauzi beralasan proyek triliunan rupiah itu untuk persiapan pemilu.

Ditanya soal penetapan DPT, apakah sebaiknya ditetapkan sekarang atau ditunda lagi, Jazuli menggarisbawahi bila penundaan menggangu proses pencetakan logistik, sebaiknya DPT ditetapkan saja dengan catatan masih ada ruang perbaikan.

\"Kalau proses lelang tidak cukup waktu, umumkan saja, nanti tetap ada ruang perbaikan. Karena dari sekarang sampai 9 April kan masih dinamis, ada yang menikah, ada yang akan genap 17 tahun. Tapi ini harus jadi pelajaran serius buat KPU agar tahapan yang lain sesuai shcedule,\" pungkasnya. (fat/jpnn)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: