Evaluasi Pejabat Rendah Serap APBD

BENGKULU, BE - DPRD Provinsi meminta Gubernur Bengkulu H Junaidi Hamsyah, melakukan evaluasi terhadap kinerja pejabat-pejabat dinas yang daya serap APBD-nya rendah. Rendahnya daya serap APBD 2013 membuat program pembangunan yang dinantikan rakyat terancam terhenti. Hasil evaluasi, 10 Santuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki kinerja dibawah rata-rata, sehingga mendapatkan raport merah.  \"Saya khawatirkan anggaran APBD 2013 tidak jalan.  Padahal sudah disahkan tempat waktu,\" kata Sekretaris Komisi III Burhandari SPd MSi, kemarin. Ia  mengatakan, upaya gubernur untuk melakukan peningkatan terhadap kinerja dinas dalam mengelola anggaran dengan melakukan tes kelayakan dan kepatutan patut ditinjau ulang. Pasalnya, sampai sekarang kinerja seluruh dinas tidak terlihat menggembirakan. \"Kalau sampai tidak jalan, rakyat yang marah. Sering menyampaikan aspirasi kepada dewan, dikira dewan tidak mau berjuang, padahal sudah kami anggarkan,\" jelasnya. Politisi PKS itu mengatakan, seringkali pejabat yang beralasan daya serap rendah karena proses lelang yang sulit.  Hal tersebut sangat tidak tepat, karena hakikatnya LPSE yang dirancang oleh pemerintah tersebut untuk mempermudah proses lelang dan menghindari korupsi.  \"Hal tersebut tidak boleh jadi alasan. Kalau memang ada yang bermasalah dengan lelang, ya pejabat  ULP harus dievaluasi,\" tegasnya. Sebelumnya, hasil evaluasi Triwulan ke III, diungkapkan Kepala Bappeda Provinsi, Ir Edy Waluyo SH, mengatakan serapan APBD Provinsi Bengkulu pada triwulan ketiga tahun anggaran 2013 baru sebesar 50,67 persen.  Padahal  ideal serapan harus 75 persen. Dalam Rakor tersebut, sebanyak 12 dari 48 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov Bengkulu belum menyerahkan laporan penggunaan anggaran. Sejumlah SKPD tersebut antara lain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Rumah Sakit Jiwa Ketergangungan Obat Soeprapto, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pariwisata, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat DPRD Provinsi. Selanjutnya Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu, Sekretariat Dewan Pengurus Korpri, Badan Ketahanan Pangan, Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, Dinas Perkebunan dan Dinas Kelautan dan Perikanan. (100)

Sumber: