Rizal Ramli: Jangan Benturkan Pengusaha dan Buruh

JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rizal Ramli mengatakan pengusaha dan buruh bukanlah pihak yang seharusnya diposisikan berhadapan sebagai lawan. Justru pengusaha dan buruh adalah dua potensi yan harus disinergikan untuk membangun ekonomi Indonesia. Jika sinergi ini bisa diwujudkan kata Rizal, Indonesia akan mampu tumbuh di atas 10 persen dan menjadi salah satu raksasa Asia.

“Berkumpulnya lebih dari 30 ribu buruh, guru, warga nahdiyin, dan pengusaha di Istora Senayan kemarin, bukti bahwa pengusaha dan buruh bisa bersama-sama. Jangan lagi benturkan pengusaha dan buruh. Kalau buruh dan pengusaha bisa bersinergi, akan mampu membawa Indonesia menjadi raksasa Asia yang tumbuh di atas 10 persen dalam beberapa dekade ke depan,” ujar Rizal Ramli, saat membuka Munas VII Kadin Indonesia, di Jakarta, Selasa (22/10).

Menurut Rizal, seharusnya pengusaha dan pemerintah mencoba memahami latar belakang mengapa buruh menuntut kenaikan upah yang dianggap tinggi. Buruh adalah juga bagian dari rakyat Indonesia yang termarjinalkan. Sebagian besar rakyat merasakan beban hidup yang semakin berat seiring dengan naiknya harga berbagai bahan pangan, biaya transportasi, dan perumahan.

Ditegaskannya, tingginya harga kebutuhan pangan adalah buah dari kebijakan ekonomi, khususnya perdagangan yang keliru. Dipertahankannya sistem kuota impor telah melahirkan kelompok-kelompok kartel yang merugikan bangsa dan rakyat Indonesia. Pada saat yang sama, kartel-kartel ini mendikte harga untuk memperoleh keuntungan sangat besar, yang sebagian mereka gunakan untuk menyogok pejabat-pejabat korup.

“Kadin justru harus melobi pemerintah, agar sistem kartel yang hanya menguntungkan segelintir pemain besar dihapuskan. Saya yakin, kalau sistem kartel dihapuskan, harga berbagai bahan pangan itu bisa turun hingga 80 persen. Lagi pula, dengan dihapuskannya sistem kartel, maka pengusaha di daerah juga bisa mengimpor gula, kedelai, daging sapi dan lainnya. Tentu saja, mereka juga harus membayar tarif yang wajar sehingga tidak merugikan petani,” ujar Rizal Ramli.

Selain itu, Kadin juga berkewajiban melobi pemerintah agar bisa menyediakan perumahan murah yang tidak jauh dari pusat-pusat industri dan keharusan penyediaan sistem transportasi massal yang murah, aman, dan nyaman, imbuhnya.

“Begitulah seharusnya fungsi Kadin, yaitu sebagai kekuatan yang mendorong dilahirkannya kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi. Jangan lagi Kadin hanya menjadi alat para para pengurusnya untuk memperoleh proyek seperti selama ini. Ketua dan pengurus Kadin harus benar-benar bekerja untuk seluruh anggotanya. Jangan cuma bangga ditenteng-tenteng Presiden atau menteri ke berbagai acara ini-itu, sementara secara substansial justru sama sekali tidak berperan,” ungkapnya.

Terakhir, Rizal Ramli mengajak seluruh pengusaha untuk menjadikan Munas ke-7 kali ini sebagai momentum kebangkitan pengusaha. Langkah itu diawali dengan menjadikan kadin sebagai wadah pengusaha yang berwibawa dan disegani. Jangan lagi menjadikan Kadin hanya semata-mata sebagai alat untuk memperoleh proyek-proyek dari pemerintah.

“Sebagai pengusaha, boleh saja dan memang sudah seharusnya berbisnis, termasuk mencari proyek. Tapi itu silakan secara individu, bukan organisasi. Kadin harus mampu mendorong dilahirkannya kebijakan-kebijakan untuk membangun Indonesia yang lebih baik,” tegasnya. (fas/jpnn)

Sumber: