Disbudpar Dinilai Lepas Tangan

BENGKULU, BE - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi dinilai lepas tangan terkait anggaran tabot. Sebab sebelumnya Komisi IV DPRD Provinsi telah memerintahkan Disbudpar untuk berkoordinasi dengan Biro Keuangan Setda Pemprov  terkait dana hibah tabot. \"Disbudpar lepas tangan soal anggaran tabot. Seharusnya mereka yang memfasilitasi Keluarga Kerukunan Tabot (KKT), untuk mencarikan anggaran tabot, sebelum APBD perubahan 2013 disahkan,\" kata Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Oktoberto, SE, MM, Selasa (10/9). Dia mengatakan, Komisi IV akan memanggil Disbudpar terkait masalah tersebut. Selain itu, akan mempertanyakan keberadaan anggaran Rp 200 juta yang akan diserahkan ke tabot. \"Kita juga ingin tahu, itu diambil dari alokasi mana. Apakah menyalahi hukum atau tidak. Kalau menyalahi aturan ya tunggu dulu, kita tidak ingin diseret-seret ke ranah hukum nanti,\" katanya. Dia mengatakan, sejak awal pihaknya telah menjelaskan jika Komisi IV tidak pernah mencoret anggaran tabot.  Hanya saja, Disbudpar tidak menjelaskan secara rinci item bantuan tabot.  \"Kalau bantuan, maka sifatnya hibah, harus dikoordinasikan dengan Biro Keuangan. Tapi kalau kegiatan, dikelola oleh SKPD,\" katanya. Sejak awal dia mengatakan, Disbudpar tidak menjelaskan rencana kegiatan anggaran (RKA) terhadap anggaran Rp 400 juta yang diajukan. Komisi IV tidak berani menganggarkan secara gelondongan anggaran tersebut, jika tidak dijelaskan kegunaan anggarannya. \"Tidak berani kita menganggarkan secara gelondongan (Tanpa RKA). Tapi, sebenarnya, kita sudah memberikan catatan kepada Disbudpar untuk berkoordinasi dengan Biro Keuangan. Setelah itu, kita tidak tahu jika Disbudpar tidak menindaklanjutinya,\" katanya. Politisi Demokrat ini menyangkan keteledoran Disbudpar yang tidak memperjuangkan anggaran tabot, sehingga seolah-olah kesalahan di Komisi IV.  Pemanggilan akan dilakukan setelah masa reses minggu ini.  \"Kita pernah sindir juga, Kadis Budpar (Drs Hasanudin) kan mantan Karo Keuangan, jadi tahu mekanisme,\" katanya. Di sisi lain, setelah APBD Perubahan disahkan, sangat sulit tabot mendapatkan bantuan hibah.  Karena itu, semua pihak harus duduk bersama mencari jalan keluarnya. \"Mari kita bahas lagi mencari jalan keluarnya. Karena ini yang sudah ditetapkan menjadi even nasional, kita sangat mendukung kegiatan ini,\" jelasnya. (100)

Sumber: