Jangan Sekadar Ganti Direktur

BENGKULU, BE - Carut marutnya pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimotori oleh Pemda Kota Bengkulu mendapat perhatian serius dari organisasi sosial.  Seperti disampaikan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Bengkulu.   Penyelesaian atas carut marut pengelolaan BUMD seperti PDAM Tirta Dharma dan Perusahaan Daerah Ratu Agung Niaga (PD RAN) jangan hanya sekadar ganti direktur.\"Menurut saya, bobroknya pengelolaan BUMD selama ini bukan hanya karena direkturnya bermasalah. Buktinya kan bukan cuma PDAM yang amburadul, tapi juga PD RAN dan mungkin ada BUMD lainnya. Pasti ada sebab-sebab lain selain karena tidak beresnya kepemimpinan di BUMD-BUMD tersebut,\" ujar Ketua LMND Bengkulu, Muamar SH, kemarin. Ia menengarai, bobroknya manajemen BUMD ini juga dikarenakan buruknya manajemen keuangan BUMD-BUMD tersebut. Terlebih saat hearing di DPRD Kota mengenai PDAM terungkap, mekanisme audit di salah satu unit perusahaan daerah tersebut bermasalah. \"Manajamen akuntannya tidak transparan. Bayangkan saja orang bisa meminjam dana seenaknya tanpa agunan dan jaminan. Hal ini sama sekali tidak bisa dibenarkan. Begitu juga di PD RAN, banyak sekali pinjaman uang yang sulit untuk dipertanggungjawabkan,\" urainya. Selain itu, Muamar melanjutkan, lemahnya pengawasan pemerintah juga menjadi pemicu meruginya BUMD yang dikelola Pemda Kota tersebut. Karenanya menurut dia, kedepan Pemda Kota harus memperketat pengawasan selain mengganti manajemen kedua perusahaan tersebut. \"Ibarat induk sama anak. Kalau anaknya nakal, bukan semata-mata anaknya bermasalah. Bisa jadi juga karena induknya mengajarkan hal-hal yang tidak benar. Ini satu kesatuan. Semoga saja kepemimpinan walikota yang baru dapat merubah watak BUMD di Kota Bengkulu untuk lebih profesional dan transparan,\" harapnya. Ia juga mengingatkan agar ke depan BUMD di Kota Bengkulu tidak lagi menjadi alat bagi kekuasaan untuk mempertebal pundi-pundi kekayaan. Langkah yang bisa diambil untuk melakukan hal ini, tukasnya, adalah dengan cara menghapuskan sama sekali praktik kolusi dan nepotisme dalam perekrutan orang-orang dalam tubuh BUMD tersebut. \"Lazim biasanya BUMD digunakan oleh Kepala Daerah untuk menerima setoran.  Akhirnya orang-orang didalamnya berusaha mencari cara untuk menumpuk uang agar dapat disetorkan kepada atasannya. Budaya ini harus dihentikan. Manajemen yang baru harus dapat menjamin bahwa yang utama dalam BUMD di Kota Bengkulu adalah semata-mata pelayanan yang baik kepada warga kota,\" tutupnya. (009)

Sumber: