Honorer Terancam Dirumahkan

ARGA MAKMUR, BE - Banyaknya tenaga kerja kotrak (TKK) di instansi pemerintah daerah kabupaten BU, Sekab BU, Drs Said Idrus Albar MM mewarning kepala SKPD untuk memangkas tenaga kotrak yang tidak dibutuhkan. Selain merugikan APBD juga dapat merugikan hak orang lain, yang seharusnya bisa mendaftar sebagai PNS akan tetapi tes tersebut gagal digelar karena beban belanja pegawai yang melebihi penetapan. \"Kita akan mewarning dan mewanti kepala SKPD untuk tidak tambah TKK. Karena belanja pegawai sudah sangat membebani APBD, kecuali TKK yang memang dibutuhkan silahkan dilanjutkan kontraknya,\" ujar Idrus. Bupati Bengkulu Utara, Dr Ir H MImron Rosyadi mengakui kalau beban belanja pegawai melalui APBD mencapai 60 persen untuk membayar gaji para pegawai. Serapan APBD terbesar memang untuk belanja pegawai, ditambah lagi TKK yang sudah sekian banyak yang haknya harus dibayar setiap bulan.  Kalaupun tenaganya dibutuhkan karena di instansi itu juga kebetulan belum ada TKK.  \"TKK yang menjamur memang akan segera dipangkas dan diatur sesuai kebutuhan, belanja pegawai memang berat sekali, maka dari itu segera evaluasi,\" ujar Imron. (**) 

Sumber: