Rp 9 Triliun untuk BOS SMA

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah berancang-ancang meneruskan program pendidikan menengah universal (PMU) periode 2014. Untuk menyukseskan program wajib belajar di tingkat SMA sederajat ini, Kemendikbud mengalokasikan anggaran hingga Rp 9 triliun. Mendikbut Mohammad Nuh mengatakan bahwa anggaran untuk PMU ini hampir terserap habis untuk melanjutkan pemberian dana bantuan operasional sekolah (BOS) SMA dan SMK. Melalui pembiayaan ini, Nuh berharap angka putus sekolah dari jenjang SMP ke SMA bisa ditekan. \"Selama ini faktor utama angka putus sekolah dari SMP ke SMA adalah urusan finansial,\" kata menteri kelahiran Surabaya itu. Nuh menjelaskan tahun depan belum ada rencana penambahan unit cost atau satuan biaya BOS SMA. Dia menjelaskan bahwa unit cost BOS SMA tetap dipatok Rp 1 juta/siswa/tahun. Dengan jumlah ini, Nuh mengatakan diharapkan bisa menekan biaya operasional yang selama ini dibebankan kepada siswa. Kemendikbud mengakui bahwa rata-rata biaya operasional sekolah di jenjang SMA lebih dari Rp 1 juta/tahun/siswa. Untuk itu Kemendikbud tidak bisa mencegah jika ada SMA yang masih memungut uang SPP kepada siswanya. \"Tetapi yang kita kontrol adalah harus ada penurunan tarif SPP. Antara sebelum menerima BOS SMA dengan yang sudah menerima,\" katanya. Nuh memberikan masukan supaya biaya pendidikan di SMA bisa gratis. Diantaranya adalah pemda ikut mendanai pembiayaan operasional SMA. Di sejumlah daerah seperti di Kota Surabaya dan Provinsi DKI Jakarta siswa di SMA negeri sudah tidak lagi dibebani biaya SPP. Sebab masing-masing pemda ikut andil dalam menalangi biaya operasional sekolah. Intervensi pembiayaan melalui program PMU ini diharapkan bisa mendongkrang angka paritisipasi kasar (APK) pendidikan menengah (dikmen). Dengan program PMU, diantaranya pemberian dana BOS SMA, diharapkan pada 2020 nanti APK dikmen naik menjadi 97 persen. Nuh mengatakan jika tanpa program PMU, APK dikmen bisa naik menjadi 97 persen pada 2040 nanti. \"Disinilah kita jalankan program percepatan peningkatan APK dikmen,\" katanya. (wan)

Sumber: