Mahasiswa Perantauan Demo Kantor Bupati

MUKOMUKO, BE – Puluhan orang  mahasiswa yang mewakili mahasiswa yang belajar di luar daerah menggelar aksi demo di kantor bupati. Aksi mereka itu menuntut perhatian pemerintah daerah terhadap mahasiswa yang belajar di luar daerah. Pasalnya, selama ini perhatiannya dianggap sangat minim. Setelah melakukan orasi, mahasiswa diterima oleh Sekda Mukomuko, Syafkani SP didampingi sejumlah pejabat, pihak Kepolisian dan Satpol PP. Dari puluhan mahasiwa itu diketahui beberapa orang diantaranya  mantan anak pejabat juga ikut serta. Dalam tuntutannya, mereka meminta perhatian pemerintah yakni meminta fasilitas rumah singgah. Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Teguh mengatakan  bupati Mukomuko telah dua kali menyetujui usulan mereka mengenai fasilitas rumah singgah untuk mahasiswa yang berasal dari Mukomuko yang kuliah di luar daerah seperti di pulau Jawa dan beberapa daerah lainnya. Namun sejauh ini belum ada realisasinya. \"Putra asli Mukomuko yang belajar di luar daerah membutuhkan rumah singgah sebagai tempat berkumpul dan saling berbagi pikiran dengan sesama,\" jelasnya. Padahal, menurut Teguh, mereka adalah duta dari daerah Mukomuko. Selain belajar, mereka juga membawa misi memperkenalkan adat istiadat dan tradisi Kabupaten Mukomuko di wilayah tempat mereka menuntut ilmu. Para mahasiswa itu juga meragukan transparansi pemerintah dalam penyaluran beasiswa bagi mahasiswa asal Mukomuko yang belajar di luar daerah dan menduga ada nepotisme. “Kami minta keterbukaan dari pemerintah mengenai pemberian beasiswa  tersebut,” pintanya. Tidak hanya itu, mahasiswa juga mengkritik  pembelian mobil dinas bagi para pejabat dinilai pemborosan anggaran. Seharusnya anggaran itu untuk membeli kendaraan yang bersifat pelayanan seperti mobil ambulance karena lebih dibutuhkan. Selain itu, pelayanan publik juga dikritik. Ini disampaikan ada kasus warga yang kesulitan mengurus akta kelahiran karena diminta oleh oknum uang sebesar Rp 1 juta. “Ada rekan kami yang mengurus akta kelahiran tetapi bukannya dilayani dengan baik tetapi diminta uang Rp 1 juta oleh oknum tersebut, jika tidak harus menunggu sekitar seminggu lagi,” bebernya. Sementara itu, Sekda Mukomuko, Syafkani SP mengatakan apa yang disampaikan oleh mahasiswa masih itu dikarenakan pemerintah daerah masih banyak kekurangan dan semuanya belum bisa terpenuhi. Seperti sarana dan prasarana yang terbatas karena keterbatasan anggaran dan usia daerah ini masih cukup muda. Mengenai kendaraan ambulance dan pemadam kebakaran akan terus diusahakan  semaksimal mungkin untuk dilakukan perbaikan ataupun dibeli yang baru.\" Tahun ini mobil PBK dan ambulance ada penambahan,” kata Syafkani. Mengenai pungutan akta kelahiran, Syafkani berdalih bupati telah melakukan sidak serta memberikan pembinaan kepada staf bahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil. Bahkan  inspektorat telah melakukan pemeriksaan pelayanan publik di dinas tersebut dan tidak terbukti adanya pungutan. “Jika memang ada kejadian seperti itu silakan lapor dan akan ditindak lanjuti,” tegasnya. Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten, Dra Nur Hasni MPd menjelaskan tidak menganggarkan dana untuk beasiswa bagi masasiswa. Yang ada hanya bantuan siswa miskin (BSM).  \" Untuk mahasiswa ada beasiswa bidik misi dan beasiswa itu ada di perguruan tinggi negeri (PTN) yang anggarannya dari APBN dan kabupaten hanya sebatas merekomendasi. Kewengan kabupaten hanya membawahi pendidikan menengah ke bawah,\" jelas Nurhasni. Usai melakukan pertemuan, perwakilan mahasiswa itu langsung membubarkan diri. (900)

Sumber: