Perdalam Konsep Samisake

Perdalam Konsep Samisake

BENGKULU, BE - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bengkulu 2013-2018, Dr H Ahmad Badawi Saluy SE MM, meminta agar pihak eksekutif Pemerintah Kota dapat memperdalam konsep program Satu Miliar Satu Kelurahan (Samisake). Hal ini diutarakannya ketika dikonfirmasi mengenai perjalanan Raperda RPJMD tersebut, kemarin. Dijelaskannya, Pemerintah Kota harus benar-benar dapat menggambar kesiapannya dalam melatih sumber daya manusia di kelurahan agar dana yang digulirkan melalui Samisake tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik.  \"Kita harus was-was. Jangan sampai nanti lurah tidak tahu apa yang harus dia perbuat dengan dana besar itu.  Harus dipetakan berapa orang miskin di suatu kelurahan, misalnya. Hal-hal semacam ini harus jelas. Ini lah yang belum kami lihat dari konsep yang kami terima dari Bappeda baru-baru ini,\" katanya. Badawi menambahkan, Pemerintah Kota juga harus menyiapkan instrumen yang diperlukan dalam menjalankan Samisake tersebut nantinya. Menurut dia, setidaknya harus ada Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) dan Juknis (Petunjuk Teknis) agar pemberian dana ini kepada masyarakat dapat jelas dan tepat sasaran. \"Termasuk siapa-siapa yang pantas menerimanya. Apakah yang menerima orang yang punya usaha atau pengangguran murni misalnya.  Apakah mereka akan mendapatkan rekomendasi dahulu dari tokoh masyarakat setempat misalnya.  Hal-hal semacam ini harus gamblang,\" terangnya. Menjawab hal ini, Walikota H Helmi Hasan SE mengungkapkan, ia selalu mengapresiasi setiap masukan yang disampaikan atas program-programnya. Hanya saja diharapkannya, basis kritikan tersebut jangan sampai menghalangi rakyat untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya.  \"Jangan sampai program ini dihalang-halangi orang-orang yang tidak mau Samisake sampai kepada rakyat. Stop dulu lah. Rakyat kita lagi susah. Jangan sampai kita mengedepankan kepentingan politik, tapi mengorbankan rakyat,\" tandasnya. Mengenai Rp 3 miliar dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang dikritisi bukan bagian dari Samisake, Helmi menjawab enteng.  \"Siapa bilang itu tidak bisa kita masukkan sebagai kategori Samisake. Terlepas itu dari hutang atau bukan. Yang jelas lihat prinsipnya, buat siapa dana ini dan untuk apa? Kalau kita selalu mencari-cari apa yang kurang kan kesannya kita memang punya niat yang tidak baik. Jangan sampai kita terbentur oleh kepentingan pragmatis,\" pungkasnya. (009)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: