110 Desa Terima Bansos

110 Desa Terima Bansos

BENGKULU, BE - Sebanyak 110 desa menerima bantuan sosial (Bansos) dari Pemerintah Pusat sebagai kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).  Masing-masing desa akan mendapatkan anggaran Rp 178 juta per desa. \"Anggaran ini untuk pembangunan irigasi yang pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada perangkat desa,\" kata Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera  Hastina Zulkarnain, usai Rapat Koordinasi dengan Asisten II Setda Pemprov, di Kantor BWSS, kemarin. Dia mengatakan pekerjaan proyek irigasi diserahkan sepenuhnya kepada perangkat desa dan masyarakat sekitar. Masing-masing desa akan mendapatkan pendamping pelaksanaan proyek. \"Saat ini 110 desa tersebut sudah diajukan ke Kementerian PU untuk diverifikasi,\" katanya. Program rehabilitasi irigasi kecil ini baru dilakukan tahun ini, anggarannya sudah disiapkan dalam APBD Perubahan 2013. Nama programnya adalah program percepatan perluasan Sumber Daya Air irigasi kecil.  \"Nanti masyarakat yang menentukan lokasinya,\" katanya. Asisten II Setda Pemprov Ir Nahsyah MT MM mengatakan jika program tersebut sangat membantu pengentasan kemiskinan di Provinsi Bengkulu, khususnya di desa. \"Diharapnkan masyarakat dapat memanfaatkan dengan baik,\" katanya. Bantuan sosial tersebut sebagai bentuk kompensasi karena kenaikan harga BBM, sehingga pemerintah benar-benar mengalihkan subsidi kepada kepentingan masyarakat. \"Irigasi yang selama ini menjadi keluhan, dapat teratasi,\" katanya. Selain itu, Nahsyah berharap program PNPM tetap dilanjutkan oleh pemerintah pusat. Sehingga dapat terus membantu pemerintah daerah untuk mengurangi angka kemiskinan. \"Memang periode ini habis, tapi kedepan dengan kabinet yang baru kita minta dilanjutnya,\" katanya. Terkait dengan proyek-proyek yang dikelola oleh BWSS Bengkulu, Nahsyah berharap agar setiap proyek pembangunan di koordinasikan dengan Pemerintah provinsi dan kabupaten/Kota. Perlunya koordinasi tersebut, sehingga jika ada perawasan setelah pembangunan usai. \"Maka perlu dilakukan MoU dengan Kabupaten/Kota, agar memelihara. Jangan sampai, kabupaten kota tidak tahu, sehingga tidak ada perawatan. Kesannya hanya membuang-buang uang saja,\" katanya. (100)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: